Kritik Masyarakat Terhadap Pemerintah Mengenai Persoalan Minyak Goreng, Apa Solusi Yang Tepat?

Pada waktu belakangan ini, tepatnya saat bulan Maret tahun 2022, terdapat peristiwa yaitu adanya keadaan stok minyak goreng dipasaran sangat langka untuk ditemukan oleh masyarakat, dilanjutnya dengan persoalan harga minyak goreng yang harganya semakin meninggi di pasaran. Hal tersebut membuat banyak masyarakat kebingungan. Dan karena dengan adanya minyak goreng yang harganya melambung tinggi, membuat banyak masyarakat terdesak kesulitan karena harga tersebut yang melambung tinggi. 

Selain adanya kenaikan dari harga minyak goreng itu, kelangkaan tersedinya minyak goreng juga sulit ditemukan di pasaran oleh para masyarakat. Kelangkaan adanya stok minyak goreng tersebut dikarenakan pemerintah yang dianggap salah dalam mengambil solusi mengenai persoalan minyak goreng ini.

Masyarakat beramai-ramai memberikan sorotan tajam kepada Pemerintah khususnya Kementrian Perdagangan karena hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang merasa kesulitan persoalan sembako, khususnya tentang minyak goreng yang masalahnya pun tidak kunjung selesai. 

Pihak kemendang sendiri menerima banyak lontaran kritikan dari para masyarakat dan juga beberapa pihak lainnya dikarenakan mereka menuding adanya penimbun minyak goreng di tengah masyarakat sehingga ketersediaan minyak goreng tersebut menjadi langka dipasaran. 

Disaat hal tersebut ramai dibicarakan, kinerja Kemendag disebut tidak maksimal dalam mengatasi permasalahan tersebut. Masyarakat mengatakan bahwa pihak kemendang justru menyalahkan masyarakat karena adanya panic buying di tengah masyarakat, masyarakat banyak membeli minyak goreng melebihi kebutuhannya sendiri, karena takut kehabisan minyak goreng yang semakin langka dan susah mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. 

Para masyarakat meyampaikan kritikan tajam terhadap Kementrian Perdagangan khususnya kepada Menteri Perdagangan, yaitu Muhammad Lutfi. Dikarenakan menurut masyarakat kinerja nya tidak mampu mencegah kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Masyarakat menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan eveluasi pada kinerja yang mereka lakukan. Karena, dengan adanya kejadian langkanya ketersediaan minyak goreng yang terjadi di pasaran itu karena pemerintah khususnya Kementrian Perdagangan belum melihat inti dari permasalahan ini. 

Dengan menyikapi adanya kelangkaan minyak goreng di pasaran, pemerintah melalui Kementrian Perdagangan mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dalam kemasan. Pemerintah yang mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dan premium serta menaikkan HET minyak goreng curah. 

Menanggapi hal tersebut, masyarakat menyebutkan bahwa keputusan pemerintah dengan hal itu sangat tidak pro rakyat dan merugikan rakyat. Kebijakan ini akan memunculkan disparitas harga. Dan minyak goreng curah pun sangat sulit untuk didapatkan oleh para masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Para masyarakat pun mengeluh dengan adanya kenaikan harga minyak goreng tersebut, walaupun satu masalah teratasi yaitu ketersediaan minyak goreng kembali banyak di pasaran. 

Minyak goreng curah yang diberikan Harga Eceran Tertinggi (HET) seharga Rp 14 ribu per liter dan minyak goreng kemasan mencapai Rp 24 ribu per liternya. Hal tersebut akan memunculkan masyarakat kecil yang harus berebut minyak goreng dengan harga yang murah. Dan menurut masyarakat, hal tersebut juga dapat memicu menimbulkan adanya minyak oplosan yang akan dijual.

Namun, dengan keputusan tersebut, masyarakat mengkritik Kementrian Perdagangan karena disebut hal tersebut akan menguntungkan pengusaha dan tidak berpihak pada rakyat dengan membuat pilihan sulit tersebut. Menurut masyarakat, pemerintah seharusnya dapat mengambil langkah yang tegas dan tepat untuk mengatasi persoalan mengenai minyak goreng ini.