Selain Agenda-Setting, teori Framing juga memberikan wawasan penting mengenai bagaimana media menyampaikan pesan politik. Teori ini, yang dikembangkan oleh Erving Goffman dan lebih lanjut diadaptasi oleh Robert Entman, berfokus pada bagaimana media mengonstruksi pesan dengan memilih elemen-elemen tertentu dari sebuah peristiwa dan menyajikannya dalam suatu cara yang mempengaruhi cara pandang publik terhadap peristiwa tersebut. Framing memungkinkan media untuk mengubah interpretasi masyarakat terhadap isu atau kandidat politik tertentu dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dan mengecilkan atau mengabaikan lainnya.
Berdasarkan pengamatan dan data terkini, media di Indonesia memainkan peran yang sangat signifikan dalam komunikasi politik, terutama menjelang Pemilu 2024. Media sosial digunakan secara luas oleh berbagai kandidat untuk menyebarkan pesan kampanye, menggalang dukungan, dan menyerang lawan politik. Penggunaan media sosial yang intensif ini tidak hanya mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat, tetapi juga meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih muda.
Media massa, baik cetak maupun elektronik, juga aktif dalam menyampaikan pesan politik. Mereka sering kali menyoroti isu-isu tertentu yang dianggap penting oleh para politisi dan masyarakat. Misalnya, isu ekonomi, korupsi, dan kebijakan sosial sering kali menjadi sorotan utama dalam media, mengarahkan perhatian pemilih kepada kebijakan-kebijakan yang dianggap penting oleh para politisi dan media2.
Dengan demikian, teori-teori komunikasi seperti Agenda-Setting dan Framing sangat relevan untuk memahami bagaimana media menyampaikan pesan politik di Indonesia. Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu politik yang krusial. Karena itu, penting untuk meningkatkan literasi media dan menerapkan regulasi yang tepat guna memastikan media dapat berperan sebagai sarana yang efektif dalam komunikasi politik yang adil dan sehat.
Media dalam Mempengaruhi Pembentukan Opini Publik
Media memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik, dan fenomena ini dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori komunikasi yang relevan. Salah satu teori yang penting dalam menganalisis pengaruh media terhadap opini publik adalah Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini berfokus pada bagaimana individu dapat belajar tentang dunia melalui pengamatan dan interaksi sosial, terutama melalui media. Dalam konteks komunikasi politik, pemilih seringkali membentuk opini mereka berdasarkan informasi yang mereka terima melalui media massa.
Pemilih yang terpapar pesan politik melalui media massa, baik itu melalui siaran berita, iklan politik, atau kampanye media sosial, cenderung mengikuti apa yang mereka pelajari dari sumber-sumber tersebut. Jika media menyajikan informasi yang mendukung satu kandidat atau partai politik, publik akan cenderung menerima informasi tersebut dan membentuk opini yang mendukung kandidat tersebut.
Teori Spiral Keheningan (Spiral of Silence) yang diajukan oleh Elisabeth Noelle-Neumann juga memberikan wawasan tentang bagaimana media membentuk opini publik. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung untuk tidak mengungkapkan pandangan politik mereka jika mereka merasa pandangan mereka tidak populer atau berseberangan dengan mayoritas. Dalam konteks politik Indonesia, media sosial, meskipun memungkinkan suara-suara yang lebih kecil untuk terdengar, seringkali memperburuk polarisasi dengan memperkuat pandangan yang sudah ada, sehingga orang yang memiliki pandangan politik minoritas cenderung menahan diri untuk berbicara.
Selain itu, teori Penerimaan Selektif (Selective Exposure) juga dapat menjelaskan fenomena ini. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung mencari informasi yang sesuai dengan pandangan mereka yang sudah ada dan menghindari informasi yang bertentangan. Dalam konteks media digital, ini tercermin dalam cara pengguna media sosial memilih untuk mengikuti akun atau bergabung dengan kelompok yang mendukung pandangan politik mereka. Ini menciptakan "ruang gema" di mana pemilih hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan politik mereka, yang dapat memperburuk polarisasi dan mempersempit wawasan mereka terhadap pandangan lain.
Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dengan menyediakan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, berbagi informasi, dan mengorganisir gerakan protes. Dalam kasus Prabowo Subianto, berbagai unggahan, artikel, dan video yang mengkritik rekam jejaknya dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebar luas di platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Pengguna media sosial menggunakan tagar-tagar tertentu untuk menggalang dukungan dan menyebarkan informasi negatif tentang Prabowo, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi publik terhadapnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo menghadapi kritik terkait penanganan keras terhadap aktivis lingkungan. Media sosial menjadi tempat di mana aktivis dan masyarakat umum membagikan pengalaman mereka, mengunggah bukti-bukti visual, dan mengkritik kebijakan Ganjar. Diskusi-diskusi ini sering kali menjadi viral, menarik perhatian media massa dan memicu debat publik yang lebih luas. Dengan demikian, media sosial tidak hanya mempengaruhi opini publik tetapi juga memaksa kandidat untuk merespons dan mempertimbangkan kembali kebijakan mereka.
