Pembelajaran politik dalam keluarga dapat dimulai sedini mungkin. Pembelajaran politik dalam keluarga memiliki dampak yang luas dalam proses pemilihan atau penentuan kebijakan bahkan struktural didalam sebuah masyarakat. Pembelajaran politik dalam keluarga tidak terlepas dari bias gender yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Sosok laki - laki menjadi insan yang paling pantas dan mendapatkan hak istimewa untuk melaksanakannya. Sedangkan perempuan mendapatkan posisi yang ter sub -- ordinat dalam suatu masyarakat dalam hak pilih.
Terminologi politik itu sendiri memiliki makna sebagai proses atau cara mendapatkan atau biasa kita sebut dengan istilah power struggle, menggunakan dan mempertahankan kekuasaan (Budiardjo, Miriam, 2003). Politik merupakan bagian tata cara permainan 'catur' sosial yang hanya biasa dilakukan oleh kaum laki - laki. Bagaimana dengan wanita? Menjadi sebuah pertanyaan tersendiri ketika wanita dapat mengambil alih kewenangan dalam politik itu sendiri.
Wanita dalam konteks budaya patriarki memiliki posisi second level yang harus mengikuti keputusan yang dibuat oleh kaum laki - laki. Menurut Rosemary Radford Ruether (1996), masyarakat patriarki adalah masyarakat yang dasar prinsipil pengaturan sosial, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan ada di tangan bapak.
Budaya patriarki merupakan budaya yang dominan yang diikuti oleh hampir seluruh masyarakat di dunia. Konsensus terbentuknya budaya patriarki tidak hanya dilegalkan oleh kaum laki - laki, namun kaum wanita pun ikut mengambil bagian dalam pelegalan budaya tersebut. Ketika seorang wanita tidak dapat mengikuti budaya patriarki yang ada, mereka akan diberikan label sebagai sosok wanita yang tidak 'baik'.
Tahun 2019 merupakan tahun politik yang cukup keras dalam proses keberlangsungannya di Indonesia. Penggalangan massa tidak hanya melibatkan kaum laki - laki, namun keterlibatan kaum wanita dan terkadang muncul jargon 'para emak', serta anak - anak pun menjadi satu target tersendiri untuk memenangkan suara. Politikus dan para tim sukses suatu kandidat tidak berhenti berkarya dan membatasi diri pada wilayahnya saja, namun wilayah yang sewajarnya tidak perlu untuk disentuh ternyata menjadi bagian dari target utama dalam proses pencapaian suara.
Ketika peran domestik diberikan kepada kaum wanita, tentu kita tidak lupa apa makna peran domestik itu sendiri. Wanita sebagai sosok pemelihara, pemenuh kebutuhan hidup (jasmani & rohani) bagi suami dan anak - anaknya memiliki peran lain yaitu mensosialisasikan nilai - nilai yang ada.
Pembelajaran akan pengetahuan tentang dunia politik perlu dipahami oleh setiap kaum wanita sebagai modal mereka untuk mengedukasi anggota keluarga mereka terlebih anak - anak mereka. Jika sosok wanita atau ibu kurang memahami makna dan eksistensi politik itu sendiri, tidak menutup kemungkinan pola perilaku perpolitikan suatu bangsa akan mengarah pada suatu pandangan dan perilaku menyimpang dalam sebuah proses berpolitik.
Politik tidaklah lebih dari sebuah kancah persaingan atau kompetisi dalam hal kekuasaan, kewenangan dan kepemimpinan dalam meraih suatu cita - cita. Jika pada makna ini tidak dipahami secara objektif, tidak menutup kemungkinan pemahaman yang liar akan sebuah proses perpolitikan dan fanatik sempit pada salah satu kandidat akan membawa dampak kehancuran yang luar biasa bagi sebuah negara.
Wawasan dan wacana yang luas sangat diperlukan oleh kaum wanita guna dijadikan sebuah landasan kuat dalam memahami fenomena politik yang ada. Wacana yang luas mendasari kaum wanita untuk dapat mempertimbangkan dan mengeluarkan pendapatnya secara indepenndent atau tidak bergantung pada suami (kaum laki -- laki). Penghargaan dan toleransi yang besar pada keberbedaan akan menciptakan heterogenitas yang indah pada sebuah pilihan politik.
Karl Marx pada pandangannya mengenai pembagian kelas sosial secara ekonomi dapat kita aplikasikan pada fenomena pembagian kewenangan dan kekuasaan di masyarakat. Peter Beger mendifinisikan kelas sebagai "a type of stratification in which one's general position in society is basically determined by economic criteria" seperti yang dirumuskan Max dan Weber, bahwa konsep kelas dikaitkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi, maksudnya disini adalah bahwasannya pembedaan kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi. Yang mana apabila semakin tinggi perekonomian seseorang maka semakin tinggi pula kedudukannya, dan bagi mereka perekonomiannya bagus atau berkecukupan termasuk kategori kelas tinggi high class, begitu juga sebaliknya bagi mereka yang perekonomiannya cukup bahkan kurang, mereka termasuk kategori kelas menengah middle class dan kelas bawah lower class (Kamanto, 1993).
Tidak sedikit kita jumpai, dimana kandidat - kandidat yang dijadikan pemimpin partai atau yang menempati jajaran struktural yang strategis didalam sebuah partai merupakan orang - orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi didalam suatu masyarakat. Namun kita juga tidak pungkiri dalam pernyataan Foucault mengenai pembagian kekuasaan bagi orang yang memiliki pengetahuan juga dapat terjadi didalam suatu masyarakat. Pengetahuan dan Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik.
