Kultur Budaya dan Agama di Indonesia Memegang Peranan Penting dalam Terbentuknya Demokrasi di Indonesia

Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Setiap negara memerlukan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan negaranya. Demikian juga negara Indonesia yang memliki luas wilayah dan penduduk yang sangat besar sangat memerlukan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Dimana pemerintahannya dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan yang sangat panjang sejak awal abad ke 20 dimana pada saat itu bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda, Pada saat itu generasi muda kita banyak menyerap bagaimana cara berdemokrasi yang telah ada dinegara barat yang sudah tergolong modern. 

Namun tidak selamanya demokrasi yang ada di negara barat bisa dipakai dinegara lain terutama di Indonesia, Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan kultur, adat dan budaya terutama dari segi agama. 

Bapak Mohammad Hatta adalah pelajar pertama yang telah membawa pikiran demokrasi ke Indonesia yang akhirnya diikuti oleh pemuda Indonesia lainnya melalui pergerakan yang membawa kepada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan panjang bagaimana membentuk demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, maka dalam perkembangannya bangsa Indonesia telah melalui empat tahapan demokrasi. Yaitu :

1. Demokrasi Parlementer ( 1945 -- 1959 ).
Merupakan sistem demokrasi dimana parlemen memegang kekuasan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Partai-partai politik menguasai kehidupan sosial politik pada waktu itu dan berhasil mengadakan pemilu pertama pada tahun 1955. Akan tetapi pada akhirnya demokrasi parlementer dianggap tidak cocok dengan situasi di Indonesia yang masih mengalami transisi setelah masa awal kemerdekaan. 

Dominasi partai di parlemen telah membawa suasana yang tidak menguntungkan bagi rakyat dan lebih menguntungkan partai politik dari penguasa. Rakyat tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri karena mereka dipaksa untuk menuruti kemauan partai politik dari penguasa yang sedang memimpin.

2. Demokrasi Terpimpin ( 1959 -- 1965 )
Merupakan sistem demokrasi dimana semua kebijakan dijalankan secara terpusat. Segala hal yang merupakan keputusan pemerintah diambil oleh pimpinan tertinggi demokrasi dan revolusi yaitu presiden. Namun kelemahan dalam sistem ini adalah apabila dalam pengambilan keputusannya juga dapat dipengaruhi oleh partai politik yang justru tidak pro rakyat dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. 

Seperti contoh pada saat partai komonis sangat kuat di Indonesia dan dikawatirkan memperngaruhi segala keputusan yang diambil oleh presiden. Apalagi ABRI sebagai kekuatan negara pada saat itu ikut terlibat politik yang seharusnya menjadi penengah atau tim netral sehingga tetap bisa menjaga kestabilan alam demokrasi di Indonesia. 

Karena tekanan yang diterima rakyat akibat keterlibatan ABRI membuat suasana demokrasi tidak menguntungkan rakyat. Kelemahan lainnya dari demokrasi terpimpin selain kekuatan partai komunis Indonesia adalah pengangkatan presiden seumur hidup melalui tap MPRS No. III/MPRS/1963 yang ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan kandungan dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

3. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru( 1965 -1998 )

Pancasila dijadikan sebagai landasan demokrasi, akan tetapi dalam prakteknya kekuasaan presiden sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan. Partai politik yang berkuasa bebas melakukan segala cara untuk memenangkan pemilu. 

Dengan dibantu oleh aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil, dll mereka melakukan praktek yang tidak sesuai dengan UU pemilu yang bebas dan rahasia, dan juga banyaknya lawan politik yang ditangkap jika berseberangan atau tidak sependapat dengan keputusan pemerintah. 

Walaupun pada jama Orde Baru Indonesia menjadi kekuatan yang disegani dikawasan Asia khususnya di Asia tenggara, namun banyak cacatan dalam pelaksanaan berdemokrasi yang kurang menguntungkan rakyat. 

Jabatan penting, pembangunan strategis yang dipegang oleh keluarga dalam lingkungan penguasa merupakan hal yang biasa terjadi. Kekuasaan presiden yang dipaksakan sampai 32 tahun juga menjadikan demokrasi pada zaman itu kurang baik untuk dilaksanakan di Indonesia. Sampai akhirnya terjadi revolusi yang melengserkan presiden pada saat itu. 

Namun sebenarnya arah dan tujuan demokrasi pada masa Orde Baru sudah benar karena menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar. Walaupun dalam prakteknya banyak catatan yang harus dikoreksi dan di perbaiki, akan tetapi sudah bisa menjadi landasan yang baik untuk dijadikan pedoman dalam menjadikan demokrasi yang lebih mementingkan rakyat secara keseluruhan.

4. Demokrasi Reformasi ( 1998--sekarang )
Sampai akhirnya kita melaksanakan Demokrasi Reformasi. Kita berusaha kembali ke prinsip dasar reformasi dimana segala aktivitas demokrasi dilakukan dari rakyat melalui wakil rakyatnya di DPR yang dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. 

Rakyat bebas memilih secara langsung, bebas dan rahasia, tidak ada tekanan dan perasaan takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Namun Tentu saja dalam pelaksanaannya harus diatur dengan Undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat supaya tetap pada jalur yang benar. 

Bagaimanapun juga dalam menyampaikan pendapat harus sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh agama dan UUD 1945 supaya tidak merugikan orang lain. Demikian juga adanya kebebasan hak politik yang menyebabkan munculnya partai politik baru yang  tujuannya untuk menyuarakan kepentingan rakyat.

Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia yang panjang dan berliku, namun akhirnya sudah menemukan jalur yang tepat untuk dipakai di negara Indonesia, namun kita harus terus memperbaiki diri dan terus belajar, baik itu dari sejarah masa lalu kita maupun kejadian yang terjadi dinegara lain. 

Untuk saat ini menurut catatan UIE yang merupakan lembaga yang menilai catatan demokrasi diseluruh negara dunia yang berpusat di London Inggris menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia dianggap masih lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Thailand, Philipina dan Singapore.

Dalam hal ini kultur budaya dan agama di Indonesia memegang peranan penting dalam terbentuknya demokrasi yang baik di Indonesia. Pemeluk agama yang taat, persatuan yang kuat, sistem kekeluargaan yang yang erat dengan musyarwarah dan mufakat dalam menghadapi masalah merupakan hal yang sangat menunjang terbentuknya alam demokrasi yang baik di Indonesia.