Jakarta Satu Setrip di Bawah Paris

Kabar gembira buat Jakartans, kota kita masuk dalam Top 50 Smart City Government. Jakarta berada di posisi ke-47 atau tepat satu tingkat di bawah Paris.

Diinisiasi sejak tahun 2014, gagasan kota cerdas semakin matang diterapkan di Jakarta. Jangan heran kalau Jakarta bisa menembus jajaran 50 elite kota cerdas yang dirilis Eden Strategy Institute. 

Dari 140 kota yang diriset, Jakarta nangkring di urutan 47 dengan raihan poin 22,2. Satu-satunya kota lain dari Asia Tenggara adalah Singapura (which is dia adalah negara kota), yang sukses jadi runner up di bawah London.

sumber : Eden Strategy Institute

Ada 10 indikator yang digunakan penyelenggaran untuk mengindeks seluruh kota yaitu : visi, kepemimpinan, anggaran, insentif finansial, program-program pendukung, kesiapan talenta, keberorientasian pada manusia, ekosistem inovasi, kebijakan cerdas dan rekam jejak.

Dari sepuluh indikator tersebut, Jakarta mendapat poin cukup besar (3 poin) dari tiga yang pertama yaitu visi, kepemimpinan dan anggaran.

Grafik Smart City Government Score

Masing-masing kota dari Top 50 tersebut mendapatkan porsi pembahasan satu halaman di laporan akhir Eden Strategy Institute. Salah satu keunggulan Jakarta disebutkan adalah responsivitas pelayanan publik dalam memanfaatkan Big Data. Jakarta diapresiasi karena sukses memanfaatkan data berbasis crowdsourcing baik dari Waze, Twitter maupun Qlue.

Ide soal City 4.0 yang diperkenalkan gubernur Anies Baswedan turut menjadi penilaian positif. Dengan City 4.0, diharapkan kota cerdas di Jakarta tidak semata pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tetapi juga keterlibatan aktif warganya. Dalam gagasan City 4.0, pemerintah akan berperan sebagai penyedia platform sementara warga menjadi co-creator (Foth, 2017). 

Keberhasilan Jakarta meraih predikat Top 50 Smart City Government ini sekaligus menjawab kritikan banyak pihak atas rilis Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018. Boleh jadi mereka tidak tahu bahwa sejak IKCI pertama kali diselenggarakan pada 2015, Jakarta memang tidak pernah diikutsertakan dalam penilaian. Lha wong nggak dinilai, ya jelas aja nggak dapet penghargaan.

Kompas selaku pemilik hajat IKCI memiliki argumentasi yang sangat logis. Jangan buru-buru baper kalau Kompas punya kepentingan politis. Ini murni soal metodologis.

Kota/kabupaten yang dinilai di IKCI adalah daerah otonom. Sementara lima kota plus satu kabupaten (Kepulauan Seribu) di Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan hanya wilayah administratif.

Akan menjadi tidak 'apple to apple' apabila kota administrasi di Jakarta dibandingkan dengan kota/kabupaten otonom dari daerah lain. Pun demikian juga kalau kota/kabupaten daerah lain diadu dengan Provinsi DKI Jakarta.