Nilai yang tercantum di aplikasi kinerja jakarta adalah hasil akhir penilaian dari semua tahapan. Oh iya, laman ini terbuka sehingga publik bisa mengakses dan melihat sendiri bagaimana performa pejabat di wilayahnya.
Apakah camat dan lurah benar-benar melaksanakan pekerjaan yang mereka rencanakan dan laporkan ke dalam sistem? Bagaimana mekanisme kontrolnya?
Lurah memang diharuskan mengunggah foto dari setiap pekerjaan yang sudah diselesaikan. Akan tetapi, ada juga monitoring dengan cara inspeksi ke lapangan secara random oleh tingkat provinsi.
What's Next?
Harus diakui penilaian dengan pola scorecard ini masih jauh dari sempurna. Namun, jelas bahwa terobosan ini setidaknya bisa menjadi solusi atas dua hal yaitu pembagian ruang lingkup tugas antara kecamatan dan kelurahan serta menjadi alat ukur kinerja yang cukup obyektif.
Di masa lampau, penilaian kinerja camat dan lurah lebih menonjolkan nuansa perlombaan yang insidental dan seremonial. Sedangkan dengan scorecard, performa camat dan lurah bisa dilihat untuk satu periode waktu yang lebih panjang dan riil berdasarkan hasil kerja di lapangan.
Menarik untuk disimak apa pengembangan selanjutnya dari sistem penilaian kinerja camat dan lurah. Hal ini penting karena pemerintahan wilayah, khususnya kelurahan adalah ujung tombak Pemprov DKI Jakarta. Eskalasi masalah di level provinsi bisa dihindari apabila kelurahan bisa bekerja optimal.