Sayangnya, pemberian uang operasional tersebut mengubah tatanan hubungan antara Ketua RT/RW dengan pemerintah menjadi lebih transaksional. Motif sukarela dari kerja sosial para tokoh masyarakat dirusak oleh iming-iming materi walaupun jumlahnya tidak besar. Apalagi ada nuansa politis dari pemberian uang operasional, yaitu pemenuhan janji Sutiyoso pada saat menjelang pemilihan gubernur periode 2002-2007.
Niat baik untuk memberikan insentif bagi pelaksanaan tugas RT/RW menimbulkan salah tafsir sehingga banyak yang menganggap uang tersebut adalah gaji atau tunjangan yang melekat pada jabatan ketua RT/RW.
Jumlah uang operasional tersebut mengalami beberapa kali kenaikan, dari awalnya Rp150.000 (Ketua RT) dan Rp200.000 (Ketua RW) pada 13 tahun lalu dan kini mencapai Rp975.000 (Ketua RT) dan Rp1.200.000 (Ketua RW).
Selama 12 tahun pencairan anggaran tersebut berlangsung adem ayem, sebelum Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam aturan tersebut, RT/RW diwajibkan menggunakan aplikasi Qlue untuk mengirimkan laporan pelaksanaan tugas sebanyak tiga kali dalam sehari.
RT/RW tidak harus mengirimkan laporan yang isinya masalah-masalah sebagaimana warga biasa melapor melalui Qlue, melainkan juga bisa posting foto kegiatan kerja bakti dan kegiatan lain yang dilakukan di wilayahnya. Satu laporan ‘dihargai’ Rp10.000 (RT)/ Rp12.500 (RW) sehingga jika mengirimkan 90 laporan dalam sebulan, mereka akan mendapatkan full uang penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut.
Kebijakan baru ini disikapi beragam. Sebagian Ketua RT/RW menyatakan keberatan dengan mekanisme baru ini. Isu menjadi liar ketika ada oknum RT/RW yang menggiring ke arah politis yaitu untuk menolak gubernur petahana. Dengan banyaknya penolakan mekanisme baru ini, Pemprov DKI Jakarta kemudian melakukan evaluasi. Hasilnya, kebijakan penggunaan aplikasi Qlue sebagai tolok ukur pemberian bantuan uang penyelenggaraan tugas RT/RW dianulir.Â
"Mereka mengabdi kepada masyarakat dan enggak perlu digaji insentif berupa uang Rp 10.000 itu. Sehingga perlakuan itu dianggap menyinggung mereka. RT dan RW bukan karyawan, bukan buruh, dan tidak tunduk pada UMP. Penghargaan mereka adalah sifatnya pengakuan sebagai tokoh masyarakat. Peraturan ini tidak dicabut, melainkan hanya tidak diperlakukan sistem Qlue, itu saja," kata Sumarsono, Plt. Gubernur saat menjelaskan kebijakan baru tersebut.
Penjelasan Soni masuk akal, jabatan RT dan RW bukanlah profesi. Tapi, di sisi lain tujuan dari Gubernur Basuki juga ada benarnya. Setiap satu rupiah pun yang dikeluarkan dari APBD harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Jika ingin meluruskan salah kaprah selama ini, langkah lebih tegas bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta misalnya dengan menyetop pemberian uang operasional. Kalau tak siap dengan resistensi yang lebih besar, maka jalan tengahnya adalah mencari cara tepat untuk mempertanggungjawabkan uang penyelenggaraan RT/RW.
Format RT/RW di Masa Depan
Peran RT-RW sendiri perlahan mulai terkikis. Warga kini bisa mengurus berbagai administrasi kependudukan seperti e-ktp dan akte kelahiran tanpa harus surat pengantar dari RT/RW. Hal yang sama juga berlaku untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sementara itu, akses warga untuk melaporkan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik juga sudah termediasi teknologi seperti misalnya melalui Qlue.
Ketika fungsi administrasi dan peran sebagai ‘agen’ pemerintah mulai dikurangi, RT/RW seharusnya dikembalikan ke khittah-nya sebagai lembaga komunitas yang menggerakkan semangat komunal di wilayah permukiman. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat memang masih relevan dengan paradigma kekinian mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Hanya saja, apakah RT/RW sudah menjadi format ideal bagi pelaksanaan partispasi dan pemberdayaan itu sendiri?
Bagi warga kota saat ini, komunitas berbasis tempat tinggal mulai digantikan dengan komunitas berbasis profesi, bisnis, dan hobi. Tidak heran kalau antartetangga kini tidak saling kenal. Di sinilah letak tantangan untuk merevitalisasi peran RT/RW. Pemprov DKI Jakarta dituntut untuk menentukan ke arah mana kebijakan mengenai RT/RW akan dibawa.
