Selama beberapa pekan terakhir, media ramai memberitakan soal kisruh APBD DKI Jakarta tahun 2015 antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD. Puncaknya, Jum’at malam (20/3/2015), tepat dengan tenggat waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, DPRD menyatakan tidak sepakat dengan R-APBD yang dibuat oleh eksekutif.
Dalam tulisan kali ini, saya tidak akan membahas mengenai substansi masalah APBD. Saya hanya sekadar menyampaikan pandangan terhadap dua kubu yang berkonflik dari perspektif saya (yang kebetulan) adalah PNS Provinsi DKI Jakarta.
Salah satu berita paling heboh yang dibuat oleh Ahok adalah terkait wawancaranya dengan Aiman Witjaksono. Dalam wawancara yang ditayangkan langsung oleh Kompas TV tersebut, Ahok sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang dianggap tidak pantas. Ya, dianggap tidak pantas. Karena secara subyektif, saya tidak bisa bilang pernyataan Ahok itu tidak pantas. Bahwa ia melontarkan kata-kata kasar, ya betul.
Mengapa saya berani bilang Ahok pantas melontarkan cacian seperti itu? Karena kalau saya yang ada di posisi dia (baca: gubernur), bisa dipastikan saya akan lebih kasar dari Ahok. Apalagi saya (maaf) bukan keturunan Tionghoa dan beragama non-muslim, yang tidak akan disudutkan dengan membawa-bawa SARA. Kalau saya berbuat salah pun mungkin akan lebih dimaafkan daripada kalau Ahok yang melakukan.
Bukan tidak berdasar saya menyatakan DPRD pantas dicaci. Sebetulnya bukan lembaganya atau keseluruhan orang di dalamnya, melainkan sejumlah oknum anggota DPRD. Mereka mengatasnamakan wakil rakyat, padahal jahat tak terkira pada rakyat . Bagaimana mungkin mereka tega mengembat uang rakyat tanpa perasaan bersalah. Saya tidak bilang cuma DPRD, oknum birokrat Pemprov pun ada yang sama gilanya. Segala doa buruk dari saya tercurah untuk mereka!
Bukan itu saja yang membuat saya benci dengan (oknum) DPRD. Kelakuannya memang menyebalkan, gayanya selangit. Kalau saja warga Jakarta lebih jeli dan melek politik, nggak bakalan mereka bisa duduk di Kebon Sirih. Nggak percaya? Coba deh cek satu-satu latar belakang mereka. Satu-dua memang ada yang kualifikasinya bagus, tapi kebanyakan dari mereka bukan orang yang punya background pendidikan mentereng atau pengalaman kerja yang hebat.
Saya paling malas kalau diajak atasan untuk rapat dengan DPRD. Mereka merasa posisinya lebih tinggi dan terhormat. Tak jarang mereka menghardik dan membentak pihak eksekutif. Kalau Anda ikut dalam rapat tersebut pun bisa menilai sendiri mana pihak yang “tong kosong nyaring bunyinya”. Semakin memuakkan apabila mereka lantas titip proyek di anggaran SKPD. Ke laut aja lu!
Pengalaman seperti itu sangat membekas buat saya yang terus terang jadi mikir-mikir kalau mau jadi pejabat di DKI. Saya justru lebih tertarik untuk menggantikan posisi Ahok, untuk melanjutkan perang terhadap mereka, oknum DPRD terkutuk!