Pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tidak terkontrol merupakan sebuah fenomena umum yang sudah sering didengar di Indonesia, tidak hanya di pusat pusat kota pertumbuhan penduduk sendiri juga menjamur pada daerah perdesaan di Indonesia sendiri. Pesatnya pertumbuhan penduduk ini juga berdampak pada kebutuhan-kebutuhan serta perkembangan yang ada, seperti perkembangan trasnportasi, keruangan, perkembangan ekonomi ekonomi, dan perekebangan yang terkena dampak lainnya.
Dalam hal Transportasi sendiri beertumbuhnya penduduk yang pesat juga berpengaruh besar, hal ini terkait dengan kebutuhan atas transportasi baik secara pribadi dan umum. Namun jika dilihat dari presentase pemakaian moda transportasi sendiri di Indonesia, rata-rata masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan moda transportasi bersifat pribadi. Yang akhirnya penggunaan moda transportasi umum lama kelamaan semakin menurun. Selain itu semakin banyaknya moda tranportasi pribadi lama-kelamaan mengakibatkan permasalahan, masalah utama yang sering terlihat akibat dari banyaknya penggunaan trnasportasi pribadi adalah Kemacetan.
Karena Kemacetan sendiri merupakan sebuah permasalahan yang terus berlanjut, maka salah satu solusi yang diciptakan oleh pmerintah DKI Jakart sendiri adalah pembangunan atau penyediaan moda transportasi umum baru yaitu Bus Transjakarta. Dengan membentuk jalur tersendiri pada setiap jalan utama pada setiap jalan di DKI Jakarta harapannya hal tersebut dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan itu sendiri.
Dalam pemwujudan solusi itu sendiri pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pengadaan aramada bus Transjakarta dengan pembelian secara langsung maupun beriventasi dengan pihak operator swasta. Namun pada dasarnya terdapat beberapa hal yang terjadi selama perjanjian dengan pihak swasta tersebut mengenai pembiayaan Bus armada itu sendiri.
Pada Proses pengelolaan serta pembiayaan armada bus transjakarta sendiri dipegang oleh BUMD PT. Transjakarta. Dalahm hal ini PT . Transjakarta merupakan badan yang mengatur serta mengurus segala urusan terkait Bus armada trasnjakarta sendiri. Biaya awal yang disediakan oleh pemerintah daerah Jakarta sendiri sebesar Rp. 1,5 Triliun dengan modal dari Jakpro sebesar Rp. 10 Miliar. Namun dengan biaya sebesar itu, PT. Trasnjakarta masih mengelami kesusahan dalam penyediaan armada bus. Hal ini terkait dengan rumitnya perjanjian pengadaan bus armada dengan investor melalui Dinas perhubungan.Â
Hal ini dikarenakan dibutuhkan proses pengecekan kualitas bus yang memakan waktu lama. Namun selain itu juga masih banyaknya intervensi intervensi dari pihak luar serta banyaknya permainan uang oleh oknum oknum yang mengakibatkan terhambatnya pernyediaan bus armada Transjakarta sendiri.
Dan pada akhirnya penyediaan Bus armada sendiri diambil alih oleh pihak PT. Transjakarta, namun karena masih bersifat baru dan tidak memiliki pengalaman serta sop kerja dalam penyediaan Moda Trasnportasi akhirnya PT. Transjakarta lebih memilih melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
Dengan sistem kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Publci Private Partnership (PPP)Dalam pembiayaan pembangunannya bekerja sama dnegan Perum Damri maka hal itu merupakan langkah yang sesuai dilakukan demi segera terwujudnya moda trasnportasi armada bus itu sendiri dibarengi dengan kualitanya yang baik.
Oleh:
Bayu Samudra Dewantara
DAFTAR PUSTAKA
