Hak Akses Informasi Publik Tak Lagi Sulit! Polri Jawab Tantangan dengan Inovasi!

Jakarta- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) siap mengikuti Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang akan diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat pada Rabu, 13 November 2024, pukul 08.30-10.10 WIB di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta. Sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Uji Publik ini menjadi ajang bagi Polri untuk menunjukkan implementasi keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan di lingkungan internal. Polri berharap melalui partisipasinya, mereka dapat terus memperbaiki kinerja serta meningkatkan kepercayaan publik. Pada tahap penilaian pengisian Self Questionnaire Assessment (SAQ) Monitoring, Polri berhasil mendapatkan nilai maksimal, yaitu 100. Nilai akhir penilaian akan digabungkan antara hasil SAQ dan Uji Publik.

Dalam Uji Publik ini, Polri akan dinilai berdasarkan beberapa aspek penting, antara lain kualitas informasi yang disampaikan, jenis informasi yang dibuka untuk publik, sarana dan prasarana pendukung akses informasi, komitmen organisasi terhadap keterbukaan informasi, serta upaya digitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan informasi. Polri sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang untuk menghadapi penilaian ini dan berharap dapat memperoleh hasil yang baik sebagai contoh bagi lembaga lainnya.

Materi presentasi Polri pada uji publik ini akan berfokus pada kebijakan dan strategi yang telah dilakukan serta rencana untuk memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik. Beberapa hal yang akan menjadi sorotan antara lain keselarasan kebijakan Polri dengan visi dan misi Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, inovasi teknologi dalam memudahkan akses informasi publik, serta upaya Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis informasi. Selain itu, Polri juga akan menyoroti mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait permintaan informasi.

Tim penilai yang terdiri dari para komisioner KI Pusat, akademisi, praktisi, dan jurnalis akan memberikan penilaian objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Diharapkan Uji Publik ini dapat menjadi momentum untuk Polri dalam terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Dengan semakin transparan dan akuntabel, Polri diharapkan menjadi institusi yang lebih profesional dan modern, memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara.