Jakarta - Polres Kota Malang berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam menjaga dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Keberhasilan ini tak hanya diperoleh dari kerja keras aparat kepolisian setempat tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Prestasi tersebut tidak luput dari perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI.
Seiring dengan keberhasilan Polresta Malang Kota dalam meraih status WBK dan WBBM, Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan optimalisasi Biro Persidangan II menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bersama Polres Kota Malang Kota. Rombongan DPR RI yang terdiri dari 21 orang dipimpin oleh Kepala Biro Persidangan II, Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P. Mereka diterima dengan hangat oleh Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., yang merupakan Kepala Polresta Malang Kota.
Dalam sambutannya, Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPR RI dan mengungkapkan kebanggaan atas prestasi yang telah diraih oleh Polresta Malang Kota.Â
"Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga integritas internal dalam menjalankan tugas kepolisian," ujar Kombes Budi Hermanto.
Kepala Biro Persidangan II, Djustiawan Widjaya, juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap capaian Polresta Malang Kota.Â
"Prestasi ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip bersih dan transparan dalam birokrasi pemerintahan," ucapnya.
Selama kunjungan kerja, dilaksanakan diskusi intensif antara perwakilan Polresta Malang Kota dan anggota DPR RI. Salah satu fokus utama adalah pembahasan mengenai strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh Polresta Malang Kota dalam menjaga dan meningkatkan status WBK dan WBBM. Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat sinergi antara kepolisian dan legislatif guna mencapai tujuan bersama menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.
Adapun beberapa program unggulan yang berhasil diimplementasikan oleh Polresta Malang Kota dalam upaya mempertahankan status WBK dan WBBM antara lain adalah penguatan sistem pengawasan internal, pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik. Kami terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan apabila terjadi dugaan pelanggaran." imbuh Kombes Budi Hermanto
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Polresta Malang Kota dan Biro Persidangan II DPR RI. Nota kesepahaman tersebut memuat komitmen bersama untuk terus menjalin kerja sama dalam upaya menciptakan wilayah bersih korupsi dan birokrasi yang melayani dengan baik.
