Kapolri Tidak Netral, Pemantauan Publik Meningkat

Jakarta - Henry Yosodiningrat, seorang politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), mengalami situasi yang menjadi viral di media sosial setelah mengungkap pernyataan kontroversial terkait perintah Kapolri kepada Direktur Binmas di seluruh Indonesia untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. Pernyataan ini menarik perhatian serius dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurut sumber-sumber yang dikutip, Henry menyatakan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri saat itu, memerintahkan Direktur Binmas di berbagai polda untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi dan kemudian menjadi viral di media sosial.

Menyikapi hal tersebut, Henry Yosodiningrat, yang juga seorang pengacara, mengunjungi Kantor Kabaharkam Polri, yang dijabat oleh Komjen Fadil Imran, di Gedung Baharkam Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, untuk memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya. Kunjungan ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024.

"Saya datang ke sini untuk memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataan saya pada tanggal 9 Februari lalu, di mana saya menyatakan bahwa ada perintah khusus dari Kapolri kepada Direktur Binmas di berbagai polda, dan kemudian berita itu menjadi viral," kata Henry di Kantor Baharkam Polri.

Henry mengakui bahwa setelah pernyataannya tersebar, beberapa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) menghubunginya untuk membantah pernyataannya. Mereka menyatakan bahwa informasi yang disampaikan Henry tidak benar. Henry juga menyampaikan klarifikasi kepada Direktur Binmas Mabes Polri.

"Dua hari yang lalu, saya menerima telepon dari beberapa Kapolda, yang menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan nampaknya tidak benar. Mereka mengatakan bahwa mereka telah memeriksa dengan Direktur Binmas, dan tidak pernah ada pertemuan antara Kapolri dan mereka serta tidak pernah diberi arahan seperti yang saya sebutkan," kata Henry.

Henry mengakui bahwa awalnya ia tidak langsung mempercayai pernyataan dari Kapolda tersebut, oleh karena itu ia memutuskan untuk datang ke Kantor Kabaharkam Polri. Setelah bertemu dengan Fadil Imran, Henry menyatakan bahwa informasi mengenai arahan Kapolri untuk mendukung pasangan calon tertentu tidak benar.

"Dijelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Kapolda lewat telepon memang benar, dalam arti bahwa tidak pernah ada arahan langsung dari Kapolri. Itu saja," tambahnya.

Henry menegaskan bahwa kedatangannya ke Kantor Baharkam Polri merupakan inisiatif pribadi. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap informasi mengenai arahan Kapolri yang ia terima melalui grup WhatsApp.

"Saya menyampaikan hal ini semata karena cinta saya pada negara ini melebihi cinta pada diri saya sendiri, begitu juga dengan cinta saya pada institusi Polri," kata Henry.

"Setelah saya sampaikan hal ini, saya dipanggil oleh Bareskrim Polri, dan saya siap. Namun, untungnya saya menerima telepon dari Kapolda, dan saya baru ingat bahwa Direktorat Binmas berada di bawah naungan Baharkam, sehingga saya langsung meminta klarifikasi kepada beliau. Semuanya telah jelas," tambahnya.

Henry berharap agar Polri tetap netral dalam Pilpres 2024. Sebagai bagian dari Tim Pemenangan Nasional, ia juga berharap bahwa netralitas Polri bukan hanya sekadar retorika.

"Harapan saya kepada institusi Polri adalah bahwa, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabaharkam, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, bahwa Polri harus tetap netral," tandasnya.

Komjen Fadil Imran menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada Polri dalam konteks pemilu. Ia menegaskan bahwa Polri akan tetap netral dan mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hoaks.

"Saya ingin mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau hoaks. Poin utama adalah mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Saya percaya bahwa kita semua, termasuk Bang Henry Yoso, sepakat dengan hal ini," kata Fadil.

"Terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terkait dengan demokrasi di Indonesia. Kami tegaskan bahwa Polri akan tetap netral sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan kami akan mengawal proses pemilu hingga selesai. Sehingga terpilihlah pemimpin nasional dan wakil kita di lembaga legislatif yang akan datang," pungkasnya.