Realisasi Pembebasan BPJS Kesehatan

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah lembaga khusus yang bertujuan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta. BPJS mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Salah satu program yang diadakan oleh BPJS adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diselenggarakan melalui sistem asuransi, masyarakat wajib membayar iuran dalam jumlah ringan untuk biaya perawatan ketika sakit di masa depan.

Semua WNI wajib mengikuti program milik BPJS. Termasuk di dalamnya adalah orang asing dan pekerja yang berdomisili di Indonesia minimal 6 bulan serta membayar iuran.

Besaran iuran BPJS Kesehatan memiliki kelas yang ditentukan, mulai dari yang termahal kelas I, hingga kelas III dengan tarif lebih murah. Tarif ini berubah-ubah tiap tahun, namun per Januari 2021 nominalnya telah ditetapkan sebagai berikut.

• Kelas III: Rp35 ribu tiap bulannya. Tarif itu telah dipotong oleh subsidi pemerintah sebesar Rp7 ribu dari yang seharusnya total nominalnya adalah Rp42 ribu.

• Kelas II: Rp100 ribu per bulan.

• Kelas I: Rp150 ribu per bulan.

Selain iuran, perbedaan terdapat pada fasilitas kamar atau ruang rawat inap peserta.

Kelas 1: Mendapatkan fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah per ruang 2-4 orang. Dan dapat mengajukan pindah kamar inap ke VIP, selama pasien dan keluarga bersedia membayar biaya tambahan di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Kelas 2: Mendapatkan fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah per ruang 3-5 orang. Dan dapat mengajukan pindah kamar inap ke kelas 1 atau VIP, selama pasien dan keluarga bersedia membayar biaya tambahan di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Kelas 3: Peserta kelas 3 akan mendapat fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah paling sedikit yaitu 4-6 orang. Di beberapa kasus, faskes bisa menawarkan pindah kelas rawat inap jika kelas peserta BPJS tersebut sedang penuh. Tetapi biaya tambahannya ditanggung sendiri.

Banyak sekali pihak-pihak yang menolak dengan adanya pembebasan pembayaran BPJS ini karena merasa ketika pembayaran BPJS ditiadakan maka pelayanan kesehatan akan kurang memuaskan, terutama dengan ruangan di rumah sakit. 

Aturan terbaru rawat inap BPJS Kesehatan adalah penghapusan kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku selama ini. Perbedaan fasilitas kelas ini nantinya akan disamaratakan dan akan diubah menjadi rawat inap standar (KRIS) yang mulai diterapkan dari 2023 hingga 2025 secara bertahap.

Bagaimana dengan harga BPJS sekarang? Akankah harganya naik dengan fasilitas yang disamaratakan?

Pandangan kontra terhadap pembebasan iuran BPJS Kesehatan muncul dari keprihatinan tentang keberlanjutan keuangan, kualitas layanan, ketidakadilan, alokasi anggaran, dan dampak pada 

semangat swadaya masyarakat. Meskipun tujuan pembebasan iuran adalah nobel, perdebatan tentang implikasi jangka panjangnya tetap relevan.

Daftar Pustaka:

https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/03/
https://theprakarsa.org/kebijakan-kris-bpjs-waspada-hilangnya-peserta-bpjs-menengah-atas/
https://muslimahnews.net/2023/07/27/22127/
Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Masyarakat Pengguna BPJS Kesehatan Mengenai Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Pramana, Chairunnisa Widya Priastuty.