JaDi Batang Hari: UU Pilkada Tidak Pernah Konsisten

Pilkada 2015.

Pada Pilkada 2015, landasan hukum yang digunakan dalam persyaratan bagi partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon adalah ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan, bagi partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. "Penerapan syarat mengusung pasangan calon oleh partai politik, sama dengan pilkada 2005 lalu, cuma persentase syarat dukungan partai politik meningkat di Pilkada 2015," kata Aris,  bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon bedasarkan minimal 25 persen suara sah, maka hanya diterapkan terhadap partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.

"Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan (hanya diperkenankan partai politik peraih kursi di DPRD"

Pilkada 2020.

Pada Pilkada 2020, landasan hukum yang digunakan terhadap partai politik mengusung pasangan calon pilkada adalah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Terhadap partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, bagi partai politik yang mengusung berdasarkan perolehan suara hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.

"Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan (hanya diperkenankan partai politik peraih kursi di DPRD"

Pilkada 2024

Pada pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi RI membuat terobosan baru melalui putusannya Nomor 60/PUU-XII/2024, yang memperbolehkan partai politik peraih kursi dan partai politik yang tidak meraih kursi (non parlemen) untuk mengusung pasangan calon tidak lagi berdasarkan ambang batas minimal dari perolehan kursi di DPRD, tapi hanya memberlakukan berdasarkan persentase perolehan suara sah partai politik antara 6,5 persen sampai 10 persen berdasarkan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan.

"Syarat mengusung pasangan calon oleh partai politik memberlakukan persentase perolehan suara sah partai politik antara 6,5 persen sampai 10 persen berdasarkan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan"

perbedaan mendasar syarat usung paslon sejak pilkada langsung digelar. f: dokpri JaDi.

Dari Pilkada langsung yang sudah dilaksanakan  khususnya di Kabupaten Batang Hari sejak 2005, 2010, 2015 dan 2020, penerapan persyaratan bagi partai politik untuk mengusung calon memiliki kemiripin putusan MK No. 60/PUU-XII/2024 dengan regulasi Pilkada 2010, khususnya penerapan berdasarkan pengusulan berdasarkan perolehan suara yang boleh diikuti oleh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.  Sementara di Pilkada 2010 selain menerapkan perolehan kursi juga menerapkan batas minimal perolehan suara sah. (*)

(*Penulis adalah Muhammad Aris, SH/Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Kabupaten Batang Hari/Komisioner KPU Kabupaten Batang Hari 2008-2013/Advokat yang berdomisili di Kabupaten Batang Hari, Jambi).