Bonus demografi merupakan era di mana penduduk dengan usia produktif (penduduk dengan usia 15-64 tahun) lebih banyak dibanding penduduk usia nonproduktif (penduduk dengan usia 65 tahun ke atas). Tak hanya itu, jumlah masyarakat berusia produktif ini menguasai 70% populasi suatu negara. Sementara itu, jumlah masyarakat berusia nonproduktif hanya 30% di antaranya. Pasalnya, semua negara akan mengalami kondisi ini sekali sepanjang sejarah. Di Indonesia sendiri, isu ini ditaksirkan terjadi pada 2020 hingga 2040. Puncaknya yaitu pada 2028-2030, ketika 100 orang produktif menanggung 44 orang nonproduktif.
Mengingat kondisi Indonesia saat ini dengan jumlah pengangguran yang sangat banyak. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah lulusan perguruan tinggi. Akibatnya jumlah pencari kerja terus meningkat, sehingga banyak sekali pengangguran terdidik yang belum mendapatkan kerja.
Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah. Apalagi, tahun 2030 terdapat agenda besar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Sejalan dengan itu, pemerintah pun telah mencanangkan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas.
Namun, tentu saja bonus demografi juga memiliki dampak buruk bagi negara Indonesia. Menko PMK mengingatkan, apabila bonus demografi gagal dimanfaatkan maka akan sangat berbahaya ketika masuk ke masa aging population atau masa di mana jumlah penduduk berusia tua lebih besar dari jumlah produktif.
Karena banyaknya lowongan kerja yang diisi oleh penduduk dengan usia produktif. Dengan banyaknya usia produktif, perusahaan yang berlomba membuka peluang pekerja akan semakin selektif. Mereka tidak menginginkan dari sekian banyak individu masuk sembarangan, sehingga kualifikasi yang ditetapkan juga akan semakin sulit.
Dampak negatif bonus demografi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, perusahaan, sekaligus para individu usia produktif itu sendiri. Jika pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik, sehingga terjadilah ketidakseimbangan.
Sebagai fasilitator utama untuk tercapainya titik ini, maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan segala sarana dan prasarana dengan cukup. Misalkan dari segi kesehatan, untuk menjaga seorang individu agar tetap bertahan hidup hingga dan selama masa produktifnya maka perlu alat kesehatan yang memadai. Atau misalkan jika dilihat dari segi pendidikan, pemerintah juga bisa menyediakan sekolah atau sarana prasarana lain yang cukup untuk membentuk sumber daya manusia bersaing.
Seperti contohnya sekolah kejuruan atau vokasi yang dinilai dan dapat menciptakan SDM yang dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global. Lulusan vokasi diharapkan tidak hanya mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri, melainkan juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar
Para calon pekerja juga harus turut serta berperan dalam kesejahteraan era bonus demografi. Karena pada era tersebut, mayoritas masyarakat diisi oleh orang-orang produktif. Sehingga sebagai calon pekerja, wajib memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Potensi tersebut dapat disalurkan dengan bekerja dalam suatu perusahaan atau bahkan menjadi seorang pengusaha yang independen.
Jika hal-hal tersebut sudah diterapkan, dapat dipastikan era bonus demografi di masa mendatang memiliki presentase keberhasilan yang tinggi. Sehingga terciptalah lowongan kerja yang banyak dengan SDM seimbang dan produktif, serta adanya kemajuan dalam bidang ekonomi untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih baik.
REFERENSI
