Mohon tunggu...
Shafi Azam
Shafi Azam Mohon Tunggu... Mahasiswa - Pelajar

Tertarik dengan perkembangan tekonologi khususnya di bidang digital, dan menyukai sastra.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kebocoran Data Negara: Ancaman Nyata Terhadap Kedaulatan Digital

21 November 2024   08:00 Diperbarui: 21 November 2024   08:05 12
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Urgensi Kedaulatan Digital

Pada era digital yang semakin maju, data atau informasi menjadi aset yang berharga bagi negara. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi, risiko kebocoran data juga semakin besar. Kasus kebocoran sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP diduga diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta yang didasarkan pada unggahan akun Bjorka pada Rabu, 18 September 2024. Menjadi bukti bahwa keamanan data negara masih menjadi salah satu tantangan serius. Peristiwa ini tidak hanya merugikan individu yang datanya bocor, tetapi juga mengancam kedaulatan digital suatu negara.

Kedaulatan digital dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu negara untuk mengontrol dan mengatur ruang digitalnya. Data, sebagai inti dari era digital, merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital. Ketika data negara bocor, maka kedaulatan digital tersebut menjadi terancam. Informasi yang sensitif seperti kebijakan pemerintah, strategi keamanan, dan data pribadi warga negara dapat beralih ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, mulai dari spionase hingga sabotase.

Kebocoran data negara bukan hanya sekadar pelanggaran privasi, tapi juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan digital. Data yang bocor dapat dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mencampuri urusan dalam negeri, merusak reputasi suatu negara, dan bahkan melumpuhkan infrastruktur penting. Oleh karena itu, perlindungan data negara harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

Kebocoran data telah menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan, terutama bagi negara-negara dengan tingkat digitalisasi yang tinggi. Data, yang sering disebut sebagai “minyak baru” di era digital, telah menjadi aset yang sangat berharga bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu. Namun, seiring dengan meningkatnya nilai data, risiko kebocoran data menjadi semakin besar.

Apa Itu Kebocoran Data?

Kebocoran data adalah suatu insiden di mana informasi sensitif atau penting yang bersifat rahasia bocor ke pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kebocoran data pribadi individu, data pemerintah, hingga data infrastruktur penting. Beberapa contoh jenis kebocoran data yang sering terjadi antara lain ; kebocoran data pribadi, kebocoran data pemerintah, dan kebocoran data infrastruktur kritis.

Kebocoran data memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks terhadap kedaulatan digital suatu negara. Mulai dari bidang ekonomi, politik, hingga sosial. Khusunya data pemerintahan, ini dikarenakan data pemerintahan menyimpan berbagai informasi penting dan sensitif yang dapat dengan mudah disalahgunakan oleh berbagai pihak tak bertanggung jawab. Contoh beberapa kasus kebocoran data pemerintahan yang terjadi akhir-akhir ini diantaranya :

•Kebocoran data wajib pajak.

•Kebocoran data pemilih KPU.

•Kebocoran data DUKCAPIL.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun