Masyarakat benar-benar diberdayakan, sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan juga berprilaku ke subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib sebagai ketentraman dan keselamatan kehidupan bersama. Posisi kepolisian berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.
Operasionalisasi konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuh-kembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mentaati peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Keberadaan Polmas sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat, sehingga tidak semata-mata merupakan pengadopsian dari konsepCommunity Policing. Polmas bisa membantu secara efektif tugas polisi untuk mendeteksi dini benih kerawanan di masyarakat, serta menyosialisasikan program kemitraan polisi.Â
Keunikan Polmas bisa masuk ke segala lini tanpa harus ada batas tertentu. Dinamika masyarakat juga terpetakan dengan jelas hingga wilayah terkecil sesuai dengan wilayahnya (geographic-community). Batas wilayah komunitas ini dapat dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama kefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan Industri, pusat/komplek olah raga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain sebagainya.
Kunci utama dari Polmas adalah pelibatan warga secara utuh untuk saling menjaga dan mengamankan wilayahnya sendiri. Agar tercipta kehidupan yang lebih aman dan terntram.
