Penyerahan DIPA & Alokasi TKD 2023

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 dan rincian Alokasi TKD 2023 sudah diserahkan hari ini (1/12).

Per 1 Januari 2023,sudah siap digunakan untuk memberi manfaat secara langsung dan maksimal bagi masyarakat ekonomi.

Selain itu,defisit APBN 2023 juga sudah kembali dibawah 3% tepatnya 2,84% dari PDB.Hal ini mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara.

Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar dalam APBN 2023, menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.

APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan.

APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural.

"Kami mengharapkan agar DIPA dan daftar alokasi TKDD 2023 dapat ditindaklanjuti,sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal"

Menteri Keuangan,Sri Mulyani Indrawati S.E,M.Sc,Ph.D.

APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan.

1.Penguatan kualitas SDM

2.Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial

3.Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas

4.Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra sentra ekonomi baru termasuk ibukota Nusantara 

5.Revitalisasi Industri

6.Pemantapan informasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi

Belanja Negara 2023 Rp3.061,2 T

Belanja Pemerintah Pusat Rp2.246,5 T

Transfer ke Daerah Rp814,7 T

Belanja Negara 2023 akan dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Anggaran Prioritas Belanja Negara 2023 

Anggaran Pendidikan Rp612,2 T

Anggaran Kesehatan Rp178,7 T

Anggaran Perlindungan Sosial Rp476 T

Anggaran Infrastruktur Rp392,1 T

Anggaran Ketahanan Pangan Rp104,2 T

Anggaran Ketahanan Energi Rp341,3 T

Pendapatan Negara 2023 Rp2.463 T

Pajak Rp1.718 T

Kepabeanan dan Cukai Rp303,2 T

PNBP Rp441,4 T

Hibah Rp0,4 T

Penulis,

Seylafani Simbolon