Sore menjelang petang, sejak tadi baru sore ini hujan turun seakan-akan malu sejak pagi tadi hujan tak sudi turun. Bau panas aspal semerbak langsung menukik ke dalam lubang hidung. Motor lalu lalang berkejar-kejaran dengan hujan menghadang air, menempuh jalan becek karena aliran air.
Terlintas dalam pikiran saya, untuk menuliskan apa yang terjadi beberapa hari ini, berita tentang penangkapan pimpinan KPK Bambang Widjojanto, disebabkan oleh kasus kesaksian palsu dalam sidang sengketa PemiluKada Kotawaringin. Pelaporanya pun adalah salah satu kandidat yang kemenangannya dianulir oleh Makamah Konstitusi.
Pelapor merasakan bahwa ada pengarahan untuk saksi agar memberikan keterangan palsu kita di tanya oleh hakim konstitusi, kejadian ini terjadi pada Tahun 2010 tepat 1 tahun sebelum Bambang Widjojanto terpilih menjadi Pimpinan KPK. Hanya dalam beberapa hari saja polisi langsung menahan Bambang Widjojanto dari pukul 07.30 Wib sampai Pukul 01.30 Wib tengah malam, dalam keterangan press nya Bambang Widjojanto diberikan 8 pertanyaan oleh penyidik yang ke 8 pertanyaan itu tidak dijawab oleh Bambang Widjojanto.
Pada saat Informasi penangkapan Bambang Widjojanto tersebar, masyarakaat sipil anti korupsi mulai menggalang dukungan melalui media sosial dan merencanakan untuk berkumpul di gedung KPK pada pukul 13.00 wib. Masyarakaat ini ingin menyuarakan solidaritas terhadap KPK, melihat kejadiaan tersebut masyarakaat akan ingat kembali tentang kejadiaan cicak versu buaya, ketika itu 2 pimpinan KPK di tangkap oleh Polri.
Presiden tidak bergeming, setelah insiden penangkapan itu presiden memanggil 2 pimpinan lembaga negara untuk menjelaskan kondisi yang sedang terjadi dan setelah itu presiden memberikan pernyataan yang sangat normatif dan terkesan untuk hati-hati.
Dari pernyataan presiden tersebut dijelaskan bahwa presiden mencoba untuk menghormati setiap permasalahan hukum yang terjadi oleh kedua institusi tersebut, dan presiden mencoba untuk tidak mengintervensi segala persoalan yang terjadi.
Negara demokrasi memang tak kan bisa lepas dari ke partaian. Partai memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan dan mengawal kebijakan yang diambil oleh Pimpinan tertinggi negara. Partai ibarakan kan sebagai agen distributor bagi kader-kader nya yang memiliki kecapakan dan kemahiran dalam berpolitik.
Partai adalah wadah dan batu loncatan untuk seseorang yang memiliki keinginan dalam mengabdi kepada negara. partai mebukakan jalan yang selebar-lebarnya untuk mencapai tujuan tertinggi dalam teori Masslow.
Maka jangan disalahkan konsekuensi partai jika jagoaannya lolos adalah jagoannya secara otomatis tidak akan melupakan dari mana ia berada, siapa jadi dirinya, dan stempel yang akan tercap adalah anda petugas partai yang mewakili partai untuk mengabdi kepada bangsa.
Dan sejak para Founding Father bangsa ini menyusun dan memerdekakan bangsa ini sejak awal adalah untuk demokrasi, karena hanya demokrasi yang sesuai dengan kondisi bangsa ini.
Asal-usul adanya partai karena negara ini memiliki demokrasi perwakilan, dikarenakan dalam mengambil suatu kebijakan (seperti menyusun rancangan undang-undang) untuk mengupulkan masyarakaat banyak tidak mungkin maka yang harus dilakukan adalah membuat perwakilan dan perwakilan itu harus dengan mekanisme partai.
Partai tidak akan pernah lepas dengan pengaruh politik, dan politik itu bagaikan darah yang kan mengalir diseluruh tubuh para kadernya, dan suara partai adalah suara rakyat, serta suara rakyat adalah suara Tuhan.
Setiap kebijakan presiden tidak akan pernah lepas dari intervensi partai. Kebijakan tidak ada yang independen yang ada hanya lah keberpihakan dengan pemangku kepentingan, walaupun presiden dipilih dalam demokrasi langsung yang diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia akan tetapi presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai politik, sehingga timbul bahasa bahwa presiden adalah petugas partai yang ditugaskan oleh partai untuk menjadi pelayan masyarakaat. dan jika presiden bertanggung jawab kepada rakyat seharusnya presiden mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat.
Bukan mengikuti kehendak partai atau para pemimpin partai karena partai hanya lah keterwakilan dari para politikus yang duduk sebagai wakil rakyat dan wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat, apapun yang dipilih oleh rakyat sudah seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan partai tidak bisa semena-mena memecat bahkan mengganti para wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat, yang berhak memecat dan menurunkan wakil rakyat hanya rakyat nya yang memilih. Kedaulatan ada ditangan rakyat, untuk presiden diamanatkan untuk memegang kedaulatan ratusan juta rakyat Indonesia.
Keselamatan Bangsa ini berada ditangan presiden setiap kebijakan yang diambil oleh presiden akan berpengaruh langsung terhadap masyarakaat, presiden bukan lah petugas partai tapi presiden adalah pelayan masyarakaat Indonesia.
Batusangkar, 29 Januari 2014
