seperti tertuang Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
Disisi anggaran pemerintah Harusnya lebih memfokuskan besaran anggaranya dalam menumbuhkan dan membidani inovasi inovasi baru dan infrastuktur pendukung inovasi tersebut.
Sederhanya, mereformasi birokrasi ini bisa dilakukan dengan dua hal pertama focus melahirkan inovasi layanan baru  dan kedua focus memberi anggaran yang lebih besar untuk membangun infrastuktur pendukung inovasi itu
Dan yang lebih penting yaitu membuat inovasi dan progam kerja ini berjalan berkelanjutan berkesinambungan dari tahun ke tahun, dan estafet dari pemimpin saat ini ke pemimpin yang akan datang.
Dengan proges refromasi birokrasi yang terus berjalan, maka pemerintah tidak perlu lagi menengok kebelakang, sejauh mana masyarakat kita anti terhadap korupsi, toh, juga di Negara paling maju sekalipun korupsi tetap ada, di jaman keemasan kerajaan tarumanegara pun korupsi juga terjadi, yang konon dilakukan oleh adik sang raja, koruptor yag dikenakan hukuman yang paling ekstrim sekalipun, sebagai contoh di negara china, tetap saja korupsi masih ada
Sedemikian pentingnya langkah pemerintah ini dalam mereformasi birokrasi di dalam tubuhnya untuk memepercepat gerak langkahnya melayani masyarakat.
tugas utama pemerintah adalah mengerahkan energy dan focus nya untuk melayani kepentingan masyarakat.
tugas tersebut lebih penting  ketimbang mencari koruptor yang hanya berjumlah sedikit dengan tingkat kesulitan yang tinggi untuk dapat menangkapnya
yang nyatanya penangkapan koruptor koruptor ini hanya membuat efek domino yang kecil terhadap kesejahteraan masyarakat
kita ibaratkan sebaiknya bangsa ini mengerahkan 90 % energinya untuk membuat inovasi dan terobosan baru dalam melayani masyarakat dan membangun infrastruktur pendukung layanan tersebut, dan sisanya 10% untuk mencegah, dan memberantas korupsi yang ada di negeri ini
Bravo Reformasi birokrasi
