Kiprah Irman Gusman sebagai Utusan Daerah

Oleh: Setyaningrum

Demi memperjuangankan aspirasi daerah, memperkuat ikatan antar daerah, Irman Gusman menjelajah seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali ketika menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional, Refleksi 50 Tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI, Kota Sorong, 1 Mei 2013. Sumber Foto: buku Irman Gusman, Daerah Maju, Indonesia Satu.

Kompasiana Tokoh Bicara bertemakan Saatnya DPD-RI Didengar bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) periode 2014-2019, Irman Gusman, digelar di Hotel Santika Premiere, Jakarta, pada 19 Juni 2015. Acara yang bersamaan dengan hari kedua puasa Ramadhan tersebut sekaligus sebagai silaturahim dan buka bersama dengan para Kompasianer.

Hadir pula pada kesempatan itu Wakil Ketua Komite I, Fachrul Razi, yang juga sebagai mantan jurubicara GAM, serta Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sudarsono Hardjosoekarto.

Diskusi tersebut dipandu oleh Tri Agung Kristanto, atau akrab disapa Mas Tra, mantan Kepala Desk Politik Harian Kompas, yang sekarang menduduki jabatan sebagai Kepala Desk Nusantara di harian yang sama.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD-RI, terbentuk atas perjuangan gigih seorang Irman Gusman. Saat pengusaha muda lelaki kelahiran Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Februari 1962 tersebut terpilih menjadi Anggota MPR Utusan Daerah Sumatera Barat pada tahun 1999, atas pencalonan Fraksi TNI/Polri. Bermula dari keprihatinan terhadap kesenjangan sosial antar daerah di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Irman Gusman yakin bahwa Fraksi Utusan Daerah adalah sarana yang tepat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah kepada tingkat nasional.

Tak mudah, karena setelah Irman Gusman menjadi Anggota Senayan, keberadaan Fraksi Utusan Daerah sebagai lokomotifnya memasuki Senayan malah dihapuskan. 125 anggota MPR Utusan Daerah dari 25 provinsi waktu itu diberi 2 pilihan, bergabung dengan Fraksi Utusan Golongan atau dengan Fraksi TNI/Polri. Karena bukan seorang militer, akhirnya Irman Gusman memilih masuk Fraksi Utusan Golongan.

Dengan gigih dan cerdik Irman Gusman terus berusaha dengan lobi-lobi untuk mewujudkan dan mengembalikan posisi Fraksi Utusan Daerah. Dan pada Sidang Tahunan 2001, MPR kembali mengakui keberadaan Fraksi Utusan Daerah dengan mengubah ketentuan dalam Tata Tertib Majelis. Setelah itu Irman Gusman didaulat menjadi Wakil Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR periode 2001-2004, setelah mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota fraksi. Dan berkat Irman Gusman pula, Ketua FUD Oesman Sapta Odang berhak atas satu kursi sebagai Wakil Ketua MPR, diantara 7 kursi pimpinan Majelis.

Dengan kecakapan dan kelihaian melobi yang dimiliki, Irman Gusman terpilih menjadi Wakil Ketua DPD-RI periode 2004-2009 bersama La Ode Ida, perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua DPD-RI saat itu di jabat oleh Ginandjar Kartasasmita, perwakilan dari provinsi Jawa Barat.

Sebagai Wakil Ketua DPD-RI, Irman Gusman mengusulkan untuk menempatkan dua wakil DPD dalam kursi pimpinan MPR, sebagai mana dua wakil dari DPR. Ini Ia maksudkan sebagai pengukuhan kesejajaran DPD dengan DPR, yang dibuktikan dengan kedudukan yang seimbang di dalam kepemimpinan MPR. Dan berhasil dengan terpilihnya Aksa Mahmud serta Mooryati Soedibyo sebagai Wakil Ketua MPR periode 2004-2009.

DPD berhasil mendapatkan haknya melakukan sendiri sidang paripurna dengan agenda penyampaian pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 23 Agustus, sepekan setelah agenda yang sama di hadapan DPR, dengan mengundang seluruh gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia.

Hasil kerja DPD-RI yang lain yaitu, terselenggaranya dengan sukses International Regional Investment Forum (IRIF) sebagai ajang mempromosikan potensi ekonomi dan investasi daerah kepada dunia internasional. Yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan investor dari luar negeri. Irman Gusman memimpin langsung penyelenggaraan IRIF oleh DPD-RI, dengan sama sekali tidak menggunakan anggaran negara dari APBN, melainkan sepenuhnya dengan melibatkan dukungan sponsor dan dunia usaha.

Pada Pemilu 2009, Irman Gusman terpilih lagi menjadi anggota DPD dan dengan mulus mengantarkannya menduduki Ketua DPD-RI periode 2009-2014. Di bawah kepemimpinan Irman Gusman, selangkah demi selangkah keberadaan DPD mulai mendapat derajat kesetaraan dengan DPR. Terbukti dengan perubahan/penambahan prasasti Gedung Parlemen dari semula hanya disebut Gedung MPR/DPR, kini menjadi Gedung MPR/DPR/DPD. Serta pengikusertaan nama Dewan Perwakilan Daerah pada gambar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-.

Meskipun apa yang diperjuangkan DPD-RI baru bersifat simbolik dan protokoler, namun pencapaian di bawah kepemimpinan Irman Gusman sudah cukup memadai dan membuat DPD-RI bisa memaksimalkan kinerjanya sesuai dengan amanat konstitusi: memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperjuangankan berbagai aspirasi daerah, serta menjadi jembatan emas antara pusat dan daerah.

Dan dengan terpilihnya kembali Irman Gusman sebagai Ketua DPD-RI periode 2014-2019, perjuangan DPD-RI untuk Amandemen Kelima UUD 1945 akan terus dan terus digelorakan.

“Kalau disuruh memilih, lembaga dengan kewenangan yang besar tetapi kurang berkualitas atau lembaga yang kewenangannya masih terbatas namun anggota-anggotanya berkualitas, saya akan pilih yang kedua,” ujar Irman Gusman dalam bukunya Irman Gusman, Daerah Maju, Indonesia Satu.

 

Jakarta, 19 Juli 2015