Jokowi, Wakil Rakyat, dan Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia dimana tercipta dari berbagai unsur dan inti sari kebudayaan, keagaman, norma dan adat istidat nenek moyang bangsa Indonesia  yang mempunyai sifat mulia dan bijaksana dalam menjalankan kehidupan bersama walaupun berbeda suku, agama, budaya, adat istiadat dan etnis, seharusnya menjadi pedoman mereka dalam menjalankan amanah rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka tercemin dari ucapan, sikap, perbuatan dan tindakan, di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Melihat sebagian perilaku mereka, tidak salah bila rakyat mengenerilasikan atau menyamaratakan bahwa semua anggota dewan perwakilan rakyat tidak dapat dipercaya untuk meperjuangkkan hak hak rakyat, memperoleh keadilan, perlindumgan dan persamaan dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan hukum serta mereka tidak dapat dijadikan contoh dan panutan oleh rakyat, sehingga rakyat pun memprotes keadaan tersebut dengan caranya sendiri. 

Banyak organisasi masyarakat atau ormas yang muncul baik terdaftar di Kementerian Dalam Negeri maupun yang tidak, baik yang berideologi Pancasila atau ideologi lainnya, mulai beraksi dimana melanggar hukum, tidak mentaati peraturan, main hakim sendiri dan melawan penegak hukum merupakan cerminan rasa frustasi rakyat terhadap wakil mereka. 

Seluruh Wakil Rakyat, penegak hukum, pejabat, menteri menteri bahkan Presiden pun harus intropeksi diri agar tidak terjadi efek samping daripenyimpangan Empat Pilar Kebangsaan.

Di tengah gempuran budaya, ideologi dan ketidakpuasan rakyat, seharusnya Pancasila sebagai salah satu yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan pemerintahan dan negara, dapat mempererat kerjasama antara Presiden dan Wakil Rakyat untuk bisa mewujudkan cita cita bangsa dan negara seperti yang terdapat pada sila sila dalam Pancasila seperti keinginan para pendiri bangsa dan negara Indonesia.