Menilik Konflik Pemerintah vs Isme-Isme di Indonesia

Radikalisme, anarko-sindikalisme, komunisme, liberalisme dan masih banyak isme yang lainnya lagi. Rasanya dalam beberapa waktu terakhir banyak ragam ideolgi dan paham yang menjadi bahan pembicaraan. Secara khusus beberapa paham tersebut tampak dijadikan semacam "musuh" bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode ini.

Tentu yang paling kentara adalah bagaimana pemerintahan ini kerap terlihat melawan paham-paham berbau fundamentalisme Islam. Cap radikal dan terorisme acapkali jadi salah satu paham yang ingin dibendung di era Jokowi. 

Diluar itu ada banyak isme-isme lain dari pejabat atau aparat pemerintah Presiden Jokowi. Spektrumnya sendiri cukup luas dari yang tergolong kiri hingga yang dianggap kanan. 

Lagi-lagi, paham tersebut kerap terlihat seperti lawan bagi pemerintah. Meski bisa dikaitkan dengan upaya pemerintah yang tergolong rajin mengampanyekan Pancasila, bagi beberapa orang, mungkin label isme-isme itu tampak terlalu sering dilempar dan terutama dibenturkan dengan pemerintah. 

Jika demikian, lalu paham siapa sebenarnya yang jadi musuh pemerintahan Jokowi?

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sepertinya harus belajar ilmu politik, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bukannya tanpa alasan, ada banyak paham dan isme yang jadi lebel suatu kubu terutama yang terlibat jadi oposisi pemerintah. 

Tentu, kita sudah cukup paham kalau pemerintah tergolong rajin untuk meredam paham Islam radikal. Di satu sisi, hal ini cukup rasional seiring rentetan aksi terorisme yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. 

Sementara di sisi yang lain paham itu sendiri boleh jadi sering muncul sebagai cap kepada oposisi atau pengkritik pemerintah yang memiliki pemahaman Islam yang cenderung lebih fundamentalis. Dari kampus hingga aparatur sipil negara misalnya jadi target pemerintah dalam penyisiran isu radikalisme ini.

Meski, pemerintah tak pernah memakai label ini, isu soal polisi Taliban di KPK yang didengungkan oleh beberapa kelompok misalnya, juga bisa dikaitkan dengan hal ini. Selain itu, masyarakat juga mungkin masih ingat bagaimana aparat negara mengenalkan isme baru, yaitu anarko-sindikalisme. 

Paham ini sempat terlihat seperti menjadi musuh ketika terjadi rangkaian demonstrasi mulai dari peringatan Hari Buruh hingga saat pembahasan RUU KUHP dan revisi UU KPK.