Thailand, sebuah negara yang terkenal dengan keanekaragaman budaya, sejarah yang kaya, dan pesona alam yang memukau, telah menjadi pusat perhatian internasional dengan langkah signifikan dalam kebijakan sosialnya.
Baru-baru ini, Thailand telah memutuskan untuk memperbolehkan pernikahan sesama jenis, mengangkat larangan yang telah lama ada dan memberikan kesempatan bagi pasangan LGBTQ+ untuk memiliki pengakuan hukum atas hubungan mereka. Langkah ini menandai perubahan besar dalam pandangan sosial Thailand yang lebih inklusif dan progresif.
Latar Belakang Kebijakan Baru
Sebelum perubahan ini, Thailand secara resmi hanya mengakui pernikahan antara pria dan wanita. Namun, dengan meningkatnya tekanan dari kelompok advokasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil yang mendukung LGBTQ+, serta perubahan dalam dinamika sosial, pemerintah Thailand akhirnya memutuskan untuk mengubah kebijakan ini.
Pada tahun yang baru lalu, Thailand resmi mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pernikahan sesama jenis, memberi pasangan LGBTQ+ kesempatan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hubungan mereka.
Reaksi di Dalam Negeri
Reaksi terhadap keputusan ini di Thailand sangatlah bervariasi. Kelompok-kelompok konservatif dan agama-agama tradisional di negara itu sering kali menentang langkah-langkah yang mengubah definisi tradisional pernikahan. Mereka berpendapat bahwa perubahan ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang ada di Thailand. Beberapa kelompok ini bahkan mengadakan demonstrasi dan kampanye untuk mempertahankan definisi pernikahan yang konvensional.
Di sisi lain, ada juga dukungan yang kuat dari kalangan muda, intelektual, dan aktivis hak asasi manusia di Thailand. Mereka melihat keputusan ini sebagai langkah penting dalam arah kesetaraan dan pengakuan hak-hak dasar individu, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Pihak-pihak ini memuji Thailand karena menjadi negara yang lebih inklusif dan modern dalam pandangannya terhadap hak-hak LGBTQ+.
Konteks Sosial dan Hukum
