Korupsi di Indonesia memiliki dampak yang luas, termasuk:
1. Kerugian Ekonomi: Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan perekonomian negara.
2. Penurunan Kepercayaan Publik: Korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.
3. Kesenjangan Sosial: Praktik korupsi memperlebar kesenjangan sosial dengan memperkaya segelintir orang sementara mayoritas masyarakat tetap miskin.
4. Kualitas Layanan Publik: Korupsi merusak kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dialihkan untuk keuntungan pribadi.
Why: Mengapa Korupsi Harus Diberantas dan Mengapa Pendekatan Foucault Efektif
Mengapa Korupsi Harus Diberantas:
1. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Menghapus korupsi akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.
2. Pembangunan Ekonomi: Memberantas korupsi akan mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien, mendorong investasi, dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Keadilan Sosial: Pemberantasan korupsi akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses yang adil terhadap layanan publik.
4. Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum dan keadilan sosial dengan memastikan bahwa pelanggar hukum dihukum dengan adil.
Mengapa Pendekatan Foucault Efektif:
Pendekatan Michel Foucault dalam "Discipline and Punish" efektif karena menawarkan cara untuk memahami dan mengendalikan kekuasaan serta perilaku manusia dalam konteks sosial. Foucault berpendapat bahwa kontrol sosial, disiplin, dan pengawasan dapat mencegah perilaku menyimpang, termasuk korupsi. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat menciptakan sistem yang meminimalkan kesempatan untuk melakukan korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
How: Bagaimana Korupsi Dapat Diberantas Menurut Pendekatan Foucault
Pengawasan dan Transparansi (Surveillance and Transparency)
What: Pengawasan dan transparansi melibatkan pemantauan yang ketat terhadap aktivitas pejabat publik dan institusi pemerintah serta memastikan bahwa semua tindakan mereka dapat diperiksa oleh masyarakat.
Why: Pengawasan yang efektif dan transparansi membantu mencegah korupsi dengan membuat tindakan korupsi lebih sulit untuk dilakukan tanpa terdeteksi.
How:
- Teknologi Pengawasan: Implementasi sistem pengawasan digital seperti CCTV dan audit digital di kantor-kantor pemerintahan.
 - Contoh: Pemasangan CCTV di kantor-kantor publik untuk memantau aktivitas pejabat.
- E-Government: Menggunakan teknologi informasi untuk semua transaksi pemerintah, termasuk pengadaan barang dan jasa secara online, sehingga setiap transaksi bisa diaudit.
 - Contoh: Sistem e-procurement untuk semua pembelian dan kontrak pemerintah.
- Aplikasi Pelaporan Warga: Membuat aplikasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan korupsi secara anonim.
 - Contoh: Aplikasi seperti JAGA yang memungkinkan warga melaporkan korupsi di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Pembentukan Budaya Disiplin (Disciplinary Culture)
What: Menciptakan budaya disiplin di antara pejabat publik melalui pendidikan, pelatihan, dan kebijakan internal yang ketat.
