Kalijodo bukan Bendera Terakhir Ahok

Ata Serani

SESUNGGUHNYA baru lima tahun terakhir dirasakan ada pemimpin di Jakarta ini. Dengan segala permohonan maaf, sejak Ali Sadikin melepaskan jabatan sebagai Gubernur DKI, Batavia ini terus saja terbenam. Terbenam dalam kemacetan, terbenam dalam banjir, terbenam dalam narkotika, terbenam dalam semarak pelacuran, dan terus terbenam dan terbenam.

Sejak pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama menang dalam pilkada DKI tahun 2012, denyut perubahan langsung terasa. Kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat yang bertahun-tahun menjadi kawasan ‘tidak bertuan’, langsung ditumpas Jokowi-Ahok. Kawasan yang terkenal tidak bisa tertib bahkan dikuasai preman,langsung ditaklukkan. Tidak ada korban seperti yang dikuatirkan atau ditakut-takutkan.

Setelah Joko Widodo pindah ke Istana Negara lantaran terpilih menjadi Presiden, Ahok lebih leluasa mewujudkan mimpinya menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara yang modern, bersih, tanpa premanisme, tanpa banjir, tanpa kemacetan.

Sikap Ahok yang tegas menciutkan nyali para preman yang berpuluh tahun mendirikan kerajaan-kerajan kecil di tempat remang-remang untuk menangguk duit puluhan bahkan ratusan juta. Ahok pantang menyerah. Sekali langkah diayunkan, pantang dia beranjak surut.

Satu per satu kawasan kumuh dan daerah banjir dibenahi. Pusat transaksi narkoba dan pelacuran disikat. Kelab hiburan malam  digeledah bahkan ditutup.

Perumahan liar di sepanjang Kali Ciliwung dibongkar. Normalisasi Ciliwung terus dilakukan. Kampung Pulo yang berpuluh tahun menjadi pusat genangan banjir setiap musim hujan namun warganya selalu menolak pindah, digusur. Walau ada perlawanan warga, Ahok tak mundur. Polda Metro Jaya tak segan membantu karena yang dihuni adalah tanah negara dan warga sudah disediakan rumah susun yang manusiawi.

Ahok bagai mesin perang yang terus bergerak mencari musuh. Musuhnya adalah narkoba, pelacuran, kekumuhan pemukiman liar di atas tanah negara dan birokrasi yang tidak melayani. Dalam sekejap budaya birokrasi yang cenderung korup, dibenahi. Pejabat yang tidak mumpuni dicopot dan diganti. Pejabat yang suka minta upeti dibabat . Kini budaya melayani mulai terasa di kantor-kantor Pemprov DKI hingga sampai ke kantor kelurahan.

Telunjuknya kini mengarah ke Kalijodo sebuah kawasan remang-remang yang penuh transaksi seksual, minuman keras, judi dan preman, di Jakarta Barat-Utara. Dengan sekali mengarah, niatnya tuntas. Polda Metro Jaya serta Kodam Jaya siaga memberikan bantuan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian menegaskan: Separatis di Papua saja dia hadapi, apalagi cuma preman di Kalijodo.  Itu dikatakannya menanggapi bahwa kawasan Kalijodo konon dihuni para preman dan mantan narapidana. Dan mantan Kapolda Papua itu pun turun langsung ke Kalijodo menyaksikan operasi pekat (penyakit masyarakat) yang dilakukan Polres Jakarta Barat di daerah hitam itu.

Warga Kalijodo termasuk pekerja seks komersial (PSK) dan preman sudah hengkang. Yang tinggal tercecer hanya buku catatan harian yang berisi gundah gulana para PSK. Kafe-kafe sudah dibongkar pemiliknya.  Salah satu pentolan Kalijodo, Daeng Aziz yang memiliki kafe terbesar Intan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus mucikari yang mempekerjakan PSK. Di kafe itu pula ditemukan anak panah dan minuman keras. Polisi memanggil Aziz guna diperiksa pada Rabu (24/2).

Ahok mengibarkan bendera penegakan hukum. Penegakan hukum itu pula yang menjadi alasan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya membackup Ahok. Segala jenis pelanggaran hukum harus ditindak. Mendiami bantaran sungai harus digusur. Membangun di kawasan hijau harus digusur.

Tentu saja ada yang tak suka dengan langkah Ahok. Itu pasti orang-orang yang selama ini menangguk keuntungan di tengah kekeruhan suasana. Misalnya mereka yang mendirikan kost di tanah negara kemudian mendapat uang sewa. Misalnya mereka yang bisnis minuman keras di tempat seperti Kalijodo. Misalnya mereka yang menuai panen parkir di tempat-tempat hiburan malam yang menjajakan narkotika.

Bendera sudah dikibarkan, Ahok pantang melangkah surut. Dia yakin apa yang dilakukannya untuk kepentingan rakyat banyak.

Ahok bukannya tidak sadar bahwa ada saja yang mengusiknya. Kasus tanah Rumah Sakit Sumber Waras diungkit-ungkit untuk menghadang langkah Ahok. Namun Ahok tak perduli.

Ahok ibarat KPK, ditakuti para koruptor. Para koruptor ingin menghentikan langkahnya karena Ahok menutup semua ruang permainan. Para preman pun ingin menghadangnya karena Ahok  menggusur kenyamanan mereka.

Gubernur Ali Sadikin adalah sebuah legende bagi Jakarta. Sebagian orang menilai Bang Ali memerintah dengan cara yang keras.  Tetapi dia dicintai rakyat Jakarta. Siapa yang menyangkal bahwa Bang Ali berhasil memimpin Jakarta? Dia mengubah Jakarta menjadi kota modern.

Setelah itu Jakarta terperosok dalam budaya rimba raya. Jakarta dikuasai dua ‘kekuatan’ yang menentukan, yakni kekuatan fisik (preman) dan kekuatan modal (pengusaha). Dua kekuatan itu bisa ‘membeli’ kekuasaan negara.

Jakarta kini menemukan sosok Ahok. Sikapnya tegas. Kekuasaan negara tidak boleh tunduk apalagi kalah terhadap hukum rimba  atau pun hukum modal.  Dia terus membidik simpul-simpul rimba raya maupun rimba fulus itu.

Perhatikan, ke mana lagi telunjuknya mengarah, karena ke sana Ahok akan mengibarkan bendera.*