Lihatlah para pejabat legislatif dengan sangat kasat mata membangun rumah mewah, sangat mencolok dibandingkan dengan warga sekitar. Bagaimana mereka secara sangat leluasa mengarahkan proyek yang dibiayai APBD untuk diperoleh adik atau keponakan mereka. Bagaimana mereka menyuruh adik, saudara menyiapkan bibit tanaman kemudian mereka berbicara di paripurna DPRD bahwa daerah perlu tanam jenis tanaman yang sudah disiapkan adik , keponakan atau saudara mereka itu. Lihai, licik dan culas sekali.
Wahai bapak-bapak pimpinan baru KPK. Anda jangan melihat bahwa nilai Rp1 miliar itu kecil jika dibandingkan dengan yang Anda tangkap di Jawa yang bernilai puluhan miliar rupiah. Lihatlah nilai-nilai itu sebagai uang rakyat kecil dan menderita. Bagaimana pun para pejabat itu memangsa uang rakyat kecil secara culas sehingga rakyat semakin miskin.
Menurut saya, jika KPK menangkap koruptor bernilai Rp1 miliar di NTT akan jauh lebih bernilai daripada menangkap koruptor di Jawa dengan nilai Rp5 miliar. Koruptor Rp1 miliar di NTT adalah mengambil uang dari kemiskinan rakyat, sedangkan di Jawa mereka mungkin mengambil dari kelebihan, walau sama-sama busuk dan korupsi uang negara.
Selama lebih dari 10 tahun usia KPK, rasanya saya belum pernah mendengar KPK menangkap tangan anggota DPRD atau kepala daerah di NTT karena diduga sedang bertransaksi gelap.
Jika komisioner KPK berjalan dari kabupaten ke kabupaten di NTT maka Anda akan terdorong untuk menerapkan ‘pembuktian terbalik’. Rumah-rumah mewah itu pasti milik anggota DPRD atau kepala dinas. Mereka tidak mempunyai pekerjaan sampingan seperti bisnis, kecuali semata gaji. Lalu pertanyaannya, berapa besar gaji mereka sehingga bisa membangun rumah semewah itu? Jawabanya sederhana, ternyata sebagian besar mempunyai perusahaan yang dikelola sanak keluarga. Anehnya, kepala daerah tidak bisa berkutik. APBD telah dikapling-kapling oleh anggota DPRD.
Ini bukan rahasia lagi. Selamat datang KPK. Kami menunggumu di sini.*
Salamku, Saudaramu
Ata Serani
