Sudah Idealkah Demokrasi di Indonesia?

Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, terciptalah awal era Reformasi. Semenjak 21 Mei 1998, B.J. Habibie menggantikan Soeharto. era reformasi ini merupakan awal dari demokrasi. Pergantian kepemimpinan ini juga mengubah wajah demokrasi di Indonesia, walaupun masih sering disebut demokrasi Pancasila juga atau demokrasi Orde Reformasi.

Perbedaan dengan di masa Orde Baru, demokrasi di era Reformasi benar-benar diterapkan sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip demokrasi sangat tercermin dalam pemerintahan. 

Misalnya, kebebasan pers dikembalikan dengan pembubaran lembaga-lembaga anti kebebasan pers, kelompok Tionghoa diberi ruang untuk beribadah rakyat pun mendapatkan haknya untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi.Seiring membaiknya demokrasi di Indonesia, pemerintahan Habibie ini juga berhasil menyelamatkan negara dari krisis moneter yang semakin memburuk.

Jika dihubungkan pada saat ini Indonesia masih berada pada transisi jalan di tempat yang berlarut-larut, bahkan dari suatu tempat mengalami kemunduran yang membuat kita masih jauh dari harapan demokrasi terkonsolidasi.

Karena untuk mecapai demokrasi yang terkonsolidasi adalah :

• Demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama.
• Adanya penegakan hukum berjalan baik.
• Pengadilan yang idependen.
• Pemilu yang adil dan kompetitif.
• Civil society yang kuat.
• Terpenuhi hak-hak sipil, ekonomi, dan budaya warga negara.

Situasi yang ada pada saat ini adalah demokrasi indonesia mengalami beberapa masalah yang menyebabkan demokrasi indonesia belum bisa dikatakan ideal atau terkonsolidasi. Masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu :

• Masalah krusial
• Masalah krusial pada demokrasi indonesia adalah absennya masyarakat sipil yang kritis pada kekuasaan, kederisasi partai politik yang buruk, lemahnya oposisi, korupsi biaya dalam pemilu, banyaknya berita hoax, rendahnya pengetahuan politik masyarakat, pelanggaran HAM yang masih belum tuntas, kebebasan berpendapat, pers hingga masalah intoleransi.
• 
  
• Lemahnya Partai Politik
• Permasalahan ParPol ini diawali dengan rekruitment kader yang buruk, karna kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat yang mempunyai intelektual tinggi seperti dosen, dan peneliti.
• 
  
• Media Sosial
• Sebuah catatan penting bagi warga negara untuk belajar berbeda pendapat atau pilihan politik namun tetap menghargai perbedaan tersebut terutama dalam media sosial. Karna maraknya ujaran kebencian, intoleransi hingga buliying hanya karna perbedaan pilihan politik. Ancaman berekspresi di media sosial seperti pemblokliran akun-akun yang kritis soal dunia politik, pencekalan diskusi dan buku melalui penggunaan UU ITE.