Karena tidak terlalu terikat oleh kepentingan politik jangka pendek, Zaken Kabinet bisa lebih fokus pada program-program pembangunan jangka panjang. Ini sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan besar, seperti krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan reformasi sistem pendidikan yang memerlukan kebijakan yang konsisten dan berkesinambungan.
Meskipun Zaken Kabinet menawarkan banyak potensi positif, implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan.
Zaken Kabinet sering kali dianggap kurang memiliki legitimasi politik karena anggotanya tidak dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui partai politik. Dalam sistem demokrasi, legitimasi politik sangat penting karena pemerintahan harus mempertanggungjawabkan keputusannya kepada rakyat. Tanpa dukungan dari partai-partai politik atau parlemen, Zaken Kabinet mungkin kesulitan mendapatkan dukungan publik dan menjalankan kebijakan-kebijakannya.
Salah satu prinsip dasar dalam demokrasi adalah partisipasi politik, di mana rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik melalui partai politik maupun pemilihan umum. Zaken Kabinet yang dibentuk berdasarkan profesionalisme bisa dianggap mengurangi partisipasi politik ini, karena lebih mengandalkan para ahli ketimbang wakil rakyat. Hal ini bisa menimbulkan resistensi dari partai politik yang merasa kehilangan pengaruh.
Di negara-negara dengan sistem parlementer, seperti Indonesia, pemerintah harus bekerja sama dengan parlemen untuk meloloskan undang-undang dan kebijakan. Jika Zaken Kabinet tidak memiliki dukungan politik yang kuat di parlemen, maka bisa terjadi kebuntuan politik yang menghambat proses pemerintahan. Tanpa konsensus antara eksekutif dan legislatif, pemerintahan bisa menjadi tidak efektif dan bahkan berisiko menghadapi mosi tidak percaya.
Dalam pemerintahan berbasis partai, koalisi dan negosiasi antar partai sering kali menjadi cara untuk menyatukan berbagai kepentingan politik yang berbeda. Zaken Kabinet, yang berfokus pada profesionalisme, mungkin mengalami kesulitan dalam menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut, terutama jika kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan platform partai-partai yang ada. Ini bisa menimbulkan friksi politik yang memperlambat proses pengambilan keputusan.
Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah penerapan Zaken Kabinet di Indonesia mungkin terwujud? Dalam konteks sistem politik Indonesia yang berbasis multipartai dan demokrasi perwakilan, Zaken Kabinet tentu menghadapi tantangan besar. Sistem politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh partai politik, baik dalam pemilihan umum maupun dalam pembentukan kabinet. Hal ini membuat sulit bagi Zaken Kabinet untuk diterapkan sepenuhnya tanpa dukungan partai politik.
Namun, bukan berarti konsep ini tidak bisa diadaptasi. Salah satu cara yang mungkin adalah dengan membentuk kabinet yang terdiri dari kombinasi antara menteri-menteri dari partai politik dan teknokrat ahli di bidangnya. Pendekatan ini bisa menciptakan keseimbangan antara kepentingan politik dan profesionalisme, sekaligus menjaga legitimasi politik kabinet.
Selain itu, dalam beberapa situasi krisis, seperti krisis ekonomi atau pandemi, wacana Zaken Kabinet bisa kembali relevan, di mana dibutuhkan keahlian khusus untuk menangani masalah-masalah yang sangat kompleks dan mendesak.
Zaken Kabinet adalah konsep pemerintahan yang berbasis pada kompetensi dan profesionalisme, bukan pada afiliasi politik. Meskipun menawarkan banyak potensi positif, seperti efisiensi, transparansi, dan fokus pada pembangunan jangka panjang, implementasinya di negara demokratis seperti Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal legitimasi politik dan keterbatasan partisipasi politik.
Meskipun demikian, gagasan Zaken Kabinet tetap relevan dalam situasi-situasi tertentu, terutama ketika pemerintah perlu menghadapi krisis atau situasi yang memerlukan keahlian khusus. Dalam konteks ini, pendekatan hybrid antara teknokrat dan politisi mungkin menjadi solusi yang lebih realistis dan dapat diterapkan dalam sistem politik Indonesia.
