Selain itu mengutus Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) untuk masa yang cukup panjang merugikan warga terutama di saat pandemi karena kewenangan Plt tidak seperti pejabat definitif.
Bagi para penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) apapun keputusan pembuat Undang-undang terkait waktu pelaksanaan Pilkada serentak, mereka siap melaksanakannya apalagi ketiga lembaga tersebut dari segi kemandirian dan pengalaman sudah tidak diragukan lagi keprofesionalannya.
Bahkan untuk KPU dan Bawaslu, berkaca pada pengalaman menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sampai ke tingkat adhoc pun telah siap berpartipaasi mensukseskannya.
Jadi apakah Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan? Kita tunggu saja keputusan akhirnya.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!