A.Sejarah Kegagalam Pembangunan Di Papua
Sejak Papua berintegrasi kedalam NKRI, isu pembangunan dan politik menjadi masalah utama yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Isu Papua merdeka dan OPM menjadikan wilayah ini dijadikan daerah operasi militer sejak tahun 1962-2001. Selama rentangan 48 tahun Papua berada dalam satu kondisi ketidak stabilan dari segi politik dan pembangunan. Setelah tahun 2001 saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, ini sebagai satu momen dimana orang Papua mulai mengenal kebebasan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Papua memang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam yang memang dalam tatanan adat istiadat diklaim sebagai hak ulayat. Dalam perkembangannya Papua kini menjadi perhatian dunia dengan potensi alam yang dimilikinya. Bagi kaum kapitalis beranggapan bahwa orang Papua memang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpaj tapi mereka tidak mempunyai modal untuk mengelolanya. Masalah mendasar bahwa Papua dengan kekayaan alam yang melimpah namun orang Papua masih berada pada level terendah dalam pembangunan di Indonesia.
Otonomi Khusus adalah bentukalternatif konkrit dalam menyelesaikan isu keterisolasian pembangunan di Papua. Kebijakan tersebut dituangkan dalam satu bentuk Undang-Undang Negara Indonesia No. 21 Tahun 2001. Undag-undang Otonomi Khusus di nilai telah mengakomodir seluru hak-hak orang asli Papua. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan mempercepat proses pembangunan untuk mengangkat derajat orang asli Papua agar dapat setara dengan warga negara Indonesia lain. Dalam implementasinya masih saja dijumpai kesamaan situasi, kondisi dan fenomena yang dijumpai di era pembangunan sebelumnya, sehingga orang Papua terus mempertanyakan eksistensi mereka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B.Apa Yang Menjadi Permasalahannya
Masalah utama yang menjadi dilema berkepanjangan adalah masalah kemiskinan yang terjadi karena keterisolasian pembangunan selama 44 tahun pasca integrasi Papua ke dalam NKRI. Kemiskinan itu sendiri terjadi entah karena masyarakat yang tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan ataukah ketidaktersediaanya sumber daya yang mampu untuk mengelola pembanguna di Papua. Dari kedua hal tersebut kemungkinan yang menjadi pertanyaan sebagai permasalahan pokok adalah bahwa mungkinkah orang asli Papua akan menjadi tuan di negerinya sendiri?
C.Bagaimana Arah Kebijakannya
Untuk mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan maka pemerintah Provinsi Papua dengan tanggap merancang satu kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal Papua. RESPEK (Rencana Pengembangan Strategis Berbasis Kampung) adalah satu program yang dirancang dengan mencoba mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Program Respek merupakan program pembangunan yang dicanangkan berdasarkan paradigma “people driven development” atau pembangunan yang dilakukan dari kampung. Paradigma tersebut menempatkan penduduk asli Papua sebagai fokus sekaligus penggerak pembangunan.
Degan dana otonomi khusus yang cukup besar Pemerintah Papua memberikan dana perkampung sebesar ± 100 juta/tahun. Dengan demikian diharapkan bahwa pembangunan tidak lagi berasal dari kebijakan elit pemerintah saja tetapi pembangunan berasal dari kampung. Pemerintah Papua merubah arah kebijakan pembangunan bukan lagi top down tapi bottom up. Masyarakat sendiri yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan.
D.Apa Upaya Nyata Yang Dilaksanakan
Program RESPEK secara khusus telah memuat berbagai arah kebijakan program pembangunan yang lebih diarahkan kepada partisipasi masyarakat. Beberapa sektor yang selalu menjadi masalah adalah :
a.Pendidikan, beberapa perihal khusus dalam pendidikan yang menjadi target RESPEK;
- Penerapan sistem pendidikan yang sesuai dengan ciri khas Papua; muatan lokal dan etnografi Papua
- Pendidikan berpola asrama karena sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi Papua.
- Meningkatkan mutu pendidikan; beasiswa bagi putra-putri asli Papua dengan tujuan peningkatan SDM dan penguasaan IPTEK.
- Merubah pola pikir, sikap dan mental yang profesional yang siap bersaing di era modern saat ini serta mampu dan mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam.
b.Kesehatan
Sasaran dalam bidang kesehatan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah dan mutu tenaga medis dan para medis serta menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan obat-obatan. Didalamnya termasuk peningkatan mutu lingkungan hidup yang menjadi faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya anak dan remaja. Pemenuhan gizi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi penentu dalam pola makan yang bergizi. Sosialisasi dan penyuluhan pencegahan serta peningkatan derajat kesehatan yang berpeluang pada resiko penyakit.
c.Ekonomi Kerakyatan.
Sasaran penting dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi. Pertanian dan sektor kehutanan menjadi sektor yang dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Karena kedua sektor tersebut menjadi sektor andalan sumber daya alam yang mampu diolah dan dikelola olehmasyarakat secara efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
d.Infrastruktur.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah : a. pengembangan sistim transportasi laut, darat dan udara. Terutama menuntaskan pembangunan ruas jalan strategis antar kabupaten-kota. (b) Mengembangkan sistim angkutan umum melalui penyediaan kapal penumpang perintis dan jasa transportasi laut lainnya sebagai penghubung antar pulau. (c) Mengembangkan dan membangun jaringan jalan antar desa/kampung. (d) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan Kota Kabupaten.
F.Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan
-Kurangnya infrastruktur yang mendukung kegiatan pemasaran dari hasil-hasil produksi masyarakat kampung yang kian meningkat.
-Pelayanan perbankan di daerah pedesaan belum ada dan sampai saat ini masih di tingkat distrik.
-Kurangnya tenaga guru dan medis yang cukup banyak dan mampu bertahan di daerah pedalaman dalam suksesi program RESPEK.
-Lemahnya koordinasi antar provinsi dan kabupaten, sehingga menyebabkan aturan-aturan pelaksanaannya tidak tersosialisasikan dengan baik.
-Persoalan lain yang menghambat adalah nilai-nilai adat istiadat yang masih dijunjung tinggi sehingga perlu adanya penyatuan visi yang bersifat kearifan lokal dalam menjalankan program pembangunan guna mencapai tujuan dari program ini.
G.Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan
RESPEK tidak lebih dari sekedar memberikan ikan kepada rakyat untuk dimakan habis sebaliknya bukannya memberikan alat pancing kepada rakyat untuk menangkap ikan. Program RESPEKmenciptakan sikap ketergantungan rakyat kepada pemerintah yang berhati baik dengan diberikannya dana sebesar Rp100 juta per kampung.Walaupun tiap desa disediakan tenaga pendamping kampung namun yang dikhawatirkan apakah dana tersebut benar-benar dikelola demi kepentingan masyarakat atau tidak? Efisiensi penggunaan dana RESPEK yang mungkin tidak sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan di tiap—tiap kampung apakah nilai nominal yang diberikan sesuai atau tidak sesuai dengan pembiayaan satu program pembangunan di wilayah tertentu. Seperti contoh di kabupaten – kabupaten di daerah pedalaman Papua dengan biaya transportasi cukup mahal, apakah dengandana Rp 100 juta untuk rakyat di kampung itu habis dipakai untuk biaya angkut pesawat terbang yang sangat mahal. Selain itu itu muncul kekhawatiran lain yaitu bahwa apakah program pembangian dana bagi setiap kampung ini akan terus berlanjut walau pemimpin ganti pemimpin? Dampaknya pasti akan dirasakan olehpemimpin yang baru apabila program tersebut di hentikan. Rakyat di kampung-kampung akan berbondong-bondong datang meminta dana pemberdayaan karenamereka sudah terbiasa selama lima tahun diberikan dana.
H.Alternatif Solusi
Implementasi konsep program pembangunan RESPEK seharusnya dilaksanakan disesuaikan sumber daya lokal. Dengan demikian strategi pembangunan di Papua sebaiknya disesuaikan dengan model pembangunan yang disesuikan dengan beberapa yaitu:
a.Penguatan sektor pertanian, industry kecil dan menengah serta perdagangan. Tujuannya kepada ”local income generating”sebagai kekuatan sumber ekonomi masyarakat.
b.Menyediakan sistem pendukung dari kegiatan local income generating, seperti fasilitasi pemasaran produk barang dan jasa lokal, penyediaan materials supply untuk kegiatan produksi barang dan jasa, serta fasilitasi pembentukan pasar lokal sebagai arena pertemuan antara demand dan supply di tingkat lokal.
c.Menyediaan komponen tenaga kerja (labour) yang professional dan memiliki kemampuan, dapat dilakukan melalui pendidikan dan keterampilan angkatan kerja melalui sejumlah pendidikan formal dan informal untuk peningkatan kapasitas ketrampilan individu.
d.Peningkatan Infrastruktur publik, diarahkan untuk membuka ruang isolasi guna mempermudah akses pasar dalam menunjang kegiatan penguatan local income generating bagi masyarakat di tingkat lokal.
e.Pelayanan sosial (social services), pembangunan dilakukan dengan mendesain segenap public service yang saling terkait dengan sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pengembangan sektor jaminan sosial bagi masyarakat lokal.
Beberapa pola pendekatan yang bias dipakai oleh para perencana dan pelaksana pembangunan dalam mengeluarkan sebuah kebijakan pembangunan di Papua adalah :
a.Pendekatan kawasan yang lebih dofokuskan pada aspek manusiadan pendekatan pertumbuhan yang lebih difokuskan pada sektor daerah yang potensial;
b.Pembangunan yang ditujukan pada kesejahteraan dan ketenteraman. Bukan program pembangunan yang dijalankan untuk meredam aspirasi politik Papua merdeka
c.Pengaktifak pemerintahan TigaTungku. Melibatkan peran aktif tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui kemitraan dengan pola pendampingan, pembimbingan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai wujud nyata pemerintahan yang baik (good governance) ;
d.Wawasan Lingkungan. Keserasian pembangunan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, di mana semua kegiatan pembangunan harus dikaji dampaknya.
Salam
Jotam Senis
