Koalisi Kekeluargaan atau Koalisi (untuk) Keluarga?

Partai Demokrat menggaungkan wacana membangkitkan kembali Koalisi Kekeluargaan (KK), yang mati mengenaskan sebelum mulai bekerja di tahun 2016. Sebagai ingatan, KK dibentuk tanggal 8 Agustus 2016, dengan semangat mengusung calon selain Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada 2017. Koalisi ini terdiri dari tujuh partai politik, yaitu PDIP, Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN dan PKS.

Hanya berumur kurang lebih  1 bulan, menjelang penutupan pendaftaran calon yang ditetapkan KPUD yaitu 23 September, PDIP mengambil sikap dramatis dengan mendukung Ahok-Djarot, menyusul partai Nasdem dan Hanura yang telah terlebih dahulu mendukung paslon ini.  Meski diundang ke Cikeas, Gerindra dan PKS akhirnya memilih mengambil jalan sendiri dengan mendukung Anies-Sandi. Sementara  sisanya teridentifikasi sebagai “kelompok Cikeas” yang dimotori Demokrat, mengusung anak sulung Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu Agus-Sylvi.

Pilkada DKI seperti diketahui harus berlangsung dua putaran. Putaran pertama telah mengkandaskan kubu Cikeas. Maka, gagasan mengkonsolidasi lagi kekuatan KK minus PDIP menjadi alternatif logis. Semangat ABA (Asal Bukan Ahok) bisa menjadi perekat ampuh. 

Gaung membangun kembali koalisi ini diinisiasi pihak Partai Demokrat. Setelah menghadiri pertemuan Forum Ulama dan Habib Jakarta di restoran Al Jazzerah yang mendeklarasikan dukungan ke Anies-Sandi, Ketua DPD DKI Jakarta Nachrowi Ramli menyampaikan kemungkinan itu. Konsolidasi itu dalam rangka menggalang dukungan bagi Anies-Sandi. Bagaikan gayung bersambut, gagasan itu direspons positif oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI, Muhammad Taufik (Sumber).  

Tentu saja Demokrat butuh panggung setelah “kalah terhormat” di putaran pertama. Kubu Gerindra dan PKS tidak memiliki alasan menolak pembentukan koalisi tersebut. Malahan akan bersyukur karena mendapatkan tambahan dukungan dari “teman lama.” Kendalanya hanya pada DPP masing-masing partai, juga konsolidasi parpol pendukung pemerintah dimana PAN dan PPP berada didalamnya. Namun, mudah dipahami bila kedua kubu ini bersatu untuk hadapi Ahok-Djarot diputaran kedua. Bukankah lahirnya Koalisi Kekeluargaan 2016 memang mengandung dari sel-sel sperma “ABA alias Asal Bukan Ahok”?

Namun, banyak pengalaman menunjukkan bahwa Cikeas tidak mudah memberi dukungan kepada pihak lain. Setelah mengganti tagline “Katakan tidak pada korupsi” dengan  “penyimbang kritis” dibawah komando Ketua Umumnya, SBY, Partai Demokrat selalu memilih jalan sendiri. Bahasa cerdasnya, “tidak ikut-ikutan dan tetap bersikap kritis sebagai penyeimbang.”

Banyak mantan menteri kabinet ketika SBY menjadi presiden, juga pejabat negara pendukung lainnya, yang berurusan dengan kasus-kasus hukum tidak dipedulikan oleh SBY. Dalam bahasa Antasari Azhar, “menunjukkan keprihatinan pun tidak.”  Sebut saja beberapa menteri dan tokoh penting Partai Demokrat seperti Andi Malarangreng, Suryadharma Ali, Jero Wacik, Dahlan Iskan, Muhammad Nazaruddin, Sutan Batugana (Alm), Anas Ubraningrum, dan sebagainya. SBY seolah-olah mensunyikan diri di puri pertapaan Cikeas dan tidak mau mengotori citranya dengan “menengok” para “penjahat negara” itu, meski mereka mantan orang-orang kepercayaannya.

Namun, ketika diri atau keluarganya disinggung dia muncul dari persembunyian, seakan-akan merangsek masuk ke medan perang dan siap membantai siapapun yang menyinggungya.  Lihat saja, ketika Antasari Azhar mengaitkannya dengan kasus kriminalisasi mantan Ketua KPK itu, demonstrasi mahasiswa (yang dianggapnya mengepung) di rumahnya, dugaan penyadapan pembicaraannya dengan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, kasus pembubaran Petral dimana SBY merasa namanya didiskreditkan oleh Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, atau ketika Ruhut Sitompul menyebut Presiden Joko Widodo lebih baik dari SBY, dan sebagainya.

SBY seolah-olah hanya bergerak bila terkait kepentingan langsungnya. Inisiatifnya mengumpulkan sejumlah partai politik di Cikeas pasca PDIP meninggalkan Koalisi Kekeluargaan 2016 dengan mengusung Ahok-Djarot pada akhirnya berujung pada ajakan mengusung anak sulungnya di Pilkada DKI. Sebuah keputusan yang sangat tak terduga. Benar-benar sebuah kejutan. 

Padahal, banyak kader Partai Demokrat yang telah “berdarah-darah” selama ini membangun partai tidak dipertimbangkannya. Pun kader dari partai pendukung lainnya tak masuk hitungan. Kecerdikannya menyodorkan anaknya berpsangan dengan Sylvia Murni tepat momentum, dimana partai-partai pendukung lainnya tersedot oleh semangat tunggal mengajukan kader ABA.

Betul, bahwa secara langsung yang diuntungkan dalam konsolidasi “Koalisi Kekeluargaan II” adalah Partai Gerindra dan PKS, dan tentu saja paslon Agus-Sandi. Tetapi, belajar dari berbagai “gaya bermain” SBY, nampak kemungkinannya kecil PD ikut dalam koalisi untuk putaran kedua Pilkada DKI. SBY tipe pembimbang dan lebih suka berendam di air keruh. Frase “penyeimbang” menurut saya hanyalah kamulfase untuk menyembunyikan sikap bimbang dan galaunya. Kemungkinan besar kalau ia rela terlibat, kalkulasinya adalah untuk mengkondisikan koalisi kekeluargaan mendukung keluarganya, entah Agus, Edi (Ibas) atau Ani (istrinya) di even-even politik nasional lainnya. Untuk kepentingan Pilpres 2019? Mungkin saja!

Jadi, pertanyaannya apakah Koalisi Kekeluargaan, atau Koalisi Keluarga?