[caption caption="Foto Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan pakar hukum Tata Negara, Profesor Yusril Ihza Mahendra (Sumber: http://www.tribunnews.com)"][/caption]
Keinginan Prof.Yusril Ihza Mahendra untuk head to head hadapi Ahok di Pilgub DKI 2017 seharusnya kabar baik bagi masyarakat DKI. Seorang pakar tata negara, dengan segudang protofolio di belantika politik nasional, antara lain sebagai pendiri parpol PBB, penulis pidato presiden Suharto, pengalaman dua kali sebagai capres, lalu bersedia “turun level” demi DKI. Bukankah itu keberuntungan bagi masyarakat DKI?
Yusril termasuk dalam kategori “para jenderal politik” dengan kemilau prestasi di masa lalu. Nama besar mereka terbentuk tidak terlepas dari aura Cendana, dibawah rezim Orde Baru polesan the smiling general, Suharto. Ya, baik karena posisi sebagai pendukung, maupun pengkritik rezim. Yusril, Amin Rais, Sri Bintang Pamungkas dan tokoh lainnya mungkin bisa digolongkan sebagai “oposan moderat” terhadap Suharto. Kategori oposan ekstrim adalah orang-orang macam Arief Budiman, George Aditjondro, Kelompok Petisi 45, termasuk Budiman Soedjatmiko yang muncul di ujung era keemasan, dan sebagainya. Meski sebagai oposan, tidak dapat dipungkiri bahwa nama mereka menjadi besar dan berkilat justru berkat “permusuhan” dengan Suharto. Makanya ada guyonan bahwa George dan Arief mulai sakit-sakitan semenjak ditinggalkan sparring partner mereka sehingga mulai tidak lagi latihan.
Para jenderal politik pendukung Suharto sudah jelas kader-kader Golkar, termasuk parpol pecahannya seperti Hanura, Gerindra, Nasdem, dsb. Sebut saja sejumlah tokoh yang masih eksis sampai saat ini, seperti Akbar Tanjung, ARB, Wiranto, Sutiyoso, Prabowo, Agung Laksono, Hayono Isman, Tjahyo Kumolo, dsb. Boleh dikatakan, mereka ini merupakan anak didik langsung dari sang jenderal, maha guru politik.
Baik pendukung maupun oposan, mereka yang mengalami zaman keemasan Orde Baru memiliki “gaya bermain politik” yang relatif sama. Intrik, mengandalkan uang, cenderung feodalistik, dan sejenisnya. Lihat saja, meski Amin Rais dan Yusril termasuk pengkritik Suharto, namun sepak terjang mereka di rimba persilatan politik pasca tumbangnya Orba tidak memberikan warna beda dengan zaman Suharto. Partai politik yang mereka bentuk tidak berkembang pesat seperti diidamkan. Artinya mereka gagal menangkap roh zaman. Pun, parpol bentukan anak didik Suharto tidak tergolong sukses. Penyebabnya sama, yaitu gagal melepaskan politik gaya lama!
Di zaman itu, para anak didik Suharto kemana-mana selalu disambut hangat dan diperlakukan seolah “putra mahkota Cendana.” Mereka di-service secara istimewa, omongan mereka didengar tanpa dibantah seperti anak-anak yang khusuk mendengar dongeng pengantar tidur dari kakek mereka. Apalagi, dengan kerap menyelipkan nama babe atau Cendana didalamnya, woooow itu kata punya daya sedot perhatian yang mengagumkan. Sementara bagi para oposan juga memiliki kelompok pendukung setia di masyarakat, terutama mahasiswa dan generasi muda. Mereka menciptakan idiom, atau jenis humor yang menyentil atau menyindir babe dan Cendana akan membuat pendukung mereka kegirangan lalu sama-sama menikmati pertemuan. Demikianlah, baik pendukung maupun oposan, sama-sama menikmati kharisma dan aroma harum daripada Cendana.
Sayangnya, setelah reformasi, kedua kelompok ini tidak menyadari telah terjadi perubahan “gaya bermain” di lapangan politik. Mereka masih belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari aura Cendana dan daya magik-nya. Sebagai jebolan “universitas Orde Baru,” dan menguasai di luar kepala isi “kitab suci Cendana,” mereka mewarisi kecerdasan, kelincahan, kecerdikan dan kelihaian berakrobat di pentas politik. Mereka bisa disebut sebagai “para jenderal politik” yang sangat terdidik, dengan loyalitas mekanistik yang terkontrol amat ketat. Dengan penuh percaya diri, gaya politik warisan itu dijadikan andalan, lalu berperang sendiri di antara mereka.
Ciri utama gaya politik Cendana adalah:
1. Fulus atau finansial menjadi pelumas utama mesin penggerak politik. Pada masa itu, monopoli penguasaan sumber politik dan ekonomi membuat rezim ini tidak bisa disaingi.
2. Kedekatan dengan kekuasaan. Episentrum pengaruh berpusat pada pemimpin. Kesempatan menduduki jabatan-jabatan publik banyak ditentukan oleh tingkat kedekatan dengan Cendana. Meski levelnya turun di era reformasi, dimana episentrum itu berpindah ke pimpinan parpol, namun modusnya sama.
3. Mengandalkan popularitas; masuknya para artis, istri atau suami politisi (konco-konco Cendana) dimulai pada era ini.
4. Mengandalkan kritik dan “permusuhan” terhadap penguasa yang memungkinkan mereka menyatukan emosi massa yang kurang puas dengan kekuasan.
5. Intrik-intrik belakang layar dengan kekayaan modifikasi dan ragam kreatifitasnya.
Ketika tzunami reformasi meluluhlantakkan pilar-pilar bangunan rezim, dengan modalitas politik yang telah diwarisi, para anak didik Orba ini mampu survive, bahkan lincah berselancar di atas goncangan besar reformasi. Mereka juga membuktikan kemampuan bisa tampil kembali di atas pentas sebagai kekuatan (seolah) baru, berjuang dibawah jargon “reformasi” dan “paradigma baru” atau sejenisnya.
Meski mewarisi resources politik yang kaya, didukung kesuksesan mengusung jargon reformasi dan paradigma baru, para jenderal politik ini sesungguhnya memiliki satu kelemahan utama, yaitu tidak menyadari bahwa zaman telah berubah! Mereka gagal membaca tuntutan zaman dan beradabtasi dengan gaya politik mutakhir mengikuti selera generasi baru.
Gagalnya parpol-parpol baru, yang dibesut oleh para “jago tua” ini membuktikan kebenaran tesis di atas. Mereka sama sekali tidak bisa mandiri melepaskan diri dari aura Cendana. Lepas dari pesona Orba bagaikan layang-layang putus tali. Dengan mengacu kitab politik Orba, mereka mencoba berbagai resep pemungkas, pun sudah dimodivikasi dan dipercanggih, namun tetap tidak berhasil menghipnotis massa, seperti terjadi pada era sebelumnya. Era dimana ayat-ayat majik (magic) itu dikreasi, dan masih dibawa kendali sang kreator.
Pertarungan politik zaman mutakhir Indonesia mengandalkan jurus pemungkas yang baru, yaitu berpusat pada kinerja, rekam jejak dan integritas. Seperti kita saksikan dalam berbagai momen politik, pihak-pihak yang menggunakan lima jurus lama di atas selalu gagal panen dukungan. Justru membangkitkan kembali memori pahit masa lalu, ketika semua dikendalikan dan diatur sehingga rakyat hanya boleh bermain dalam skenario yang telah dipersiapkan. Roh zaman telah terbentuk dan mulai rentan terhadap virus gaya lama.
Rakyat selalu elergi dan mual-mual melihat gaya kampungan itu. Maka, tokoh-tokoh pendatang baru yang masih fresh, dengan gaya politik model baru seperti disebutkan di atas menemukan forum pada puncak-puncak harapan dan imajinasi massa yang telah lama dipendam. Jokowi (Joko Widodo), Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Ridwan Kamil, Risma (Tri Rismaharini), Nurdin Abdullah, Dedy Mulyadi, adalah beberapa diantaranya yang dapat digolongkan kedalam politik gaya baru ini.
Dengan latar belakang di atas, saya hendak mengatakan bahwa daya pikat Yusril Ihza Mahendra, dan para jenderal politik tua lainnya sudah lewat. Mereka sudah “nampak kaku” di atas pentas dengan disain interior yang serba baru, juga “aturan-aturan” bermain yang baru. Selama mereka tidak bisa mengadaptasi aturan-aturan baru, dan mempercanggih gaya politik mereka untuk disesuaikan dengan kebutuhan zaman, mereka sudah harus relakan diri duduk di kursi penonton, sebagai penonton yang arif nan bijaksana.
Mengatakan hal di atas tidak berarti saya tidak mendukung Yusril maju sebagai Cagub DKI 2017. Bahkan, nama Prabowo Subianto juga sempat disebut-sebut (http://seword.com/2016/01/30/prabowo-anis-paling-ideal-lawan-ahok-2/), atau oleh kompasioner Asaaro Lahago (tulisan Kompasiana, terbit 31 Januari 2016), katakanlah sebagai “calon ideal” lawan Ahok di Pilgup DKI 2017. Calon lain yang hendak dimajukan dari kategori ini silahkan. Dan, semua bisa maju dengan dukungan lintas parpol atau semacam konvensi besar. Saya berharap keinginan itu terealisasi, karena mau membuktikan tesis saya, bahwa “para jenderal politik” masa lalu sangat sulit beradabtasi dengan kebutuhan zaman. Gaya bertinju mereka sudah ketinggalan sehingga tidak lagi mampu bergerak lincah di atas ring yang butuh kecepatan dan ketepatan tinggi.
Kalau Ridwan Kamil yang berhasil dimajukan, dan saya masukkan beliau dalam kategori “politisi gaya baru” seperti halnya Ahok, saya yakin “partai final” ini lebih menarik ditonton. Sebab, kompetisinya substansial; sama-sama mengandalkan kualitas, prestasi, rekam jejak, kredibilitas, dan sejenisnya. Sehingga siapa pun yang menang di antara kedua figur ini, masyarakat DKI dan demokrasi Indonesia diuntungkan.
Sementara, para jenderal politik tua seharusnya pensiun, lalu menjadi pengamat dan negarawan. Bersikap arif bijaksana memotivasi generasi ini maju dan mensukseskan pembangunan politik nasional dengan gaya baru, dimana demokrasi substansial disemai dan ditumbuhkembangkan, kepentingan negara dan masyarakat benar-benar diutamakan, posisi dan kekuasaan dijadikan instrumen pelayanan guna mencipta kemajuan dan kesejahteraan bersama, undang-undang dan hukum menjadi panglima yang menyediakan rambu-rambu jalan menuju tercapainya tujuan hidup bernegara.
