Pembangunan sebagai Kebebasan: Pandangan Prof. Amartya Kumar Sen tentang Pembangunan

Menghubungkan antara demokrasi dengan bencana kelaparan dapat mudah dicari. Di Negara yang menganut ideologi non-demokratis para pemimpinnya tak mengalami bencana kelaparan seperti yang dialami rakyatnya karena dinegara ini tidak ada pemilihan bebas, partai oposisi dan juga pers yang dibatasi sehingga sulit untuk mempublikasikan sesuatu yang mempermalukan pemerintah seperti fakta bahwa berjuta-juta rakyat mati kelaparan tapi tidak pernah membunuh penguasanya. 

Berbanding terbalik dengan Negara yang menganut ideologi demokratis yang memungkinkan semua orang mengalami bencana kelaparan dan itu juga berlaku untuk pemimpim Negara. Sehingga ancaman ini telah memberikan peringatan kepada politik tentang bencana kelaparan.

Analisis Profesor Amartya Sen tentang pembangunan memandang kebebasan individu sebagai blok dasar, karena itulah pembangunan harus dipandang sebagai usaha untuk memperluas kebebasan substantif atau kemampuan manusia. 

Perspektif "kemampuan manusia" ini dalam batas tertentu terkait dengan perspektif "modal manusia". Perspektif "modal manusia" diartikan lebih sempit karena hanya berfokus pada upaya manusia dalam produksinya atau bagaimana cara manusia dapat lebih produktif agar dapat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi. 

Berbeda dengan pandangan Profesor Amartya Sen tentang "kemampuan manusia" secara lebih luas yang memfokuskan pada kemampuan atau kebebasan substantif semua orang agar membuat hidupnya menjadi idaman dan dapat meningkatkan pilihan yang nyata. Hal ini relevan dan berujuk pada pendekatan pembangunan sebagaimana dibahas oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nation dan The Theory of Moral Sentiments.

Relevansi pandangan Profesor Amartya Sen bagi Indonesia yang dimana peran penting pembangunan Negara ada pada tahun 1966-1997 yang notabene adalah rezim orde baru yang otoriter memberikan pendapat tentang pandangan beliau sebagai idealis dan naif. 

Sebenarnya pandangan antidemokratis itu yang bersebrangan dengan pandangan Profesor Amartya Sen, dengan bukti yang sangat terbatas. Akan tetapi ini membuat para pemimpin berpikir bahwa jalan satu-satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan yang otoriter.

Ketika kehidupan ekonomi berjalan dengan mulus pandangan Profesor Amartya Sen tentang "peranan produktif demokrasi" dapat diabaikan. Hingga puncaknya pada tahun 1997/98 krisis keuangan menimpa beberapa Negara di Asia Timur dan Asia tenggara, termasuk Indonesia yang paling parah mengalami krisis politik, sosial dan ekonomi yang mendalam. 

Dengan pemerintahan otoriter ditangan presiden Soeharto serta banyaknya kegagalan dalam pengambilan keputusan oleh presiden yang hanya memikirkan keluaganya sendiri yang akhirnya dipaksa turun dari jabatannya pada Maret 1998. 

Jadi, kebebasan politik memang unsur paling penting bangsa-bangsa untuk dapat menempuh hidup yang dikehendaki. Tapi bukan hanya itu adalagi yang harus diperhatikan seperti fasilitas ekonomi,peluang sosial, transparansi, jaminan perlindungan dan juga kesetaraan peluang sosial dalam kehidupan sosial. 

Kebanyakan diskusi mengenai "Asset Distribution" hanya terpusat pada retribusi moneter dan fisik bukan kepada keterampilan manusianya,  membangun sumber daya manusia dengan kualitas pendidikan yang sama rata bagi semua orang tanpa mempermasalhkan distribusi fasilitas pendidikan yang tidak rata. Dengan segala upaya kebebasan yang dapat mereka miliki akan membimbing mereka kedalam kehidupan yang mereka idam-idamkan.