Pembangunan sebagai Kebebasan: Pandangan Prof. Amartya Kumar Sen tentang Pembangunan

Profesor Amartya Kumar Sen dalam bukunya menjelaskan tentang konsep pembangunan, yaitu sebagai upaya harus adanya kebebasan yang nyata dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Konsep kebebasan dipandang sebagai tujuan utama pembangunan sebuah Negara dan juga rakyatnya. Nilai intrinsik manusia didukung dengan kebebasan empiris dan kausal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Sebagai contoh, bukti empiris telah menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dan politik saling memperkuat serta peluang sosial di bidang pendidikan dan kesehatan melengkapi peluang untuk berperan serta dalam politik dan ekonomi. 

Pandangan Profesor Amartya Sen mengenai konsep pembangunan sangat kontras berbeda dengan biasanya yang hanya diukur oleh PDB, peningkatan pendapatan pribadi, industrialisasi dan kemajuan teknologi atau modernisasi sosial

Untuk dapat memenuhi kebebasan yang dipaparkan diatas diharuskan untuk menyingkirkan kemiskinan, tirani, intoleransi, dan campur tangan rezim yang berlebihan.  

Meskipun mengalami peningkatan kesejahteraan secara material, tetapi masih ada manusia yang tidak memliki kebebasan dasar substansif yang sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan absolut yang membuat semua orang sulit untuk kebebasan memuaskan sandang, pangan, papan serta fasilitas kesehatan.

Dalam bukunya yang berjudul poverty and famines-An essay on entitlement and deprivation, Profesor Amartya Sen mengkritik pandangan tradisional yang menyatakan bahwa bencana kelaparan disebabkan oleh persediaan pangan, padahal dalam studi empiris tentang bencana kelaparan yang terjadi dibeberapa Negara, bisa saja terjadi tanpa sangkut pautnya dengan menurunnya persediaan pangan. 

Beliau juga menyatakan bahwa perhatian harus berpusat pada entitlement (hak) yang dimiliki oleh setiap orang, jika orang tersbut tak dapat membangun haknya atas jumlah pangan yang cukup maka ia akan kelaparan.

Adapun dalam kasus lain, tiadanya kebebasan disebabkan oleh tiadanya fasilitas pendidikan yang tidak memadai, tidak adanya lembaga keamanan, ketertiban, hukum yang efektif dan terorganisasi. 

Kebebasan perempuan pun dibatasi padahal wanita juga memiliki kebebasan untuk mengurangi kemiskinan absolut maupun relatif dengan cara mencari nafkah diluar rumah.

Dalam hal lainnya pula, tiadanya kebebasan disebabkan oleh pemerintah yang otoriter yang menyebabkan hilangnya hak politik dan sipil. Penolakan tersebut biasanya didasari oleh beberapa argument, yaitu pertama adanya klaim bahwa kebebasan dan hak politik dapat menghambat pembangunan ekonomi Negara tersebut, kedua pemerintah otoriter beranggapan bahwa jika orang miskin diberikan pilihan antara kebebasan politik dan ekonomi maka mereka akan memilih opsi yang kedua, ketiga lebih cenderung pada kebijakan otoriter yang menyatakan bahwa kebebasan politik dan demokrasi itu "konsep barat' yang tidak sesuai dengan "nilai Asia" yang lebih mementingkan disiplin diri dan sosial daripada kebebasan politik.