Indonesia tengah menghadapi pergolakan sosial-politik yang tak terelakkan, bagaimana tidak pasalnya Kamis, 22 Agustus 2024 di berbagai penjuru nusantara, massa bergerak secara kolektif dalam bentuk aksi demonstrasi. Mereka tak hanya berkumpul sebagai simbol perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan juga sebagai manifestasi kekecewaan yang mendalam terhadap struktur konstitusional yang telah tercabik.
Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai titik strategis nasional. Di Jakarta, aksi protes terpusat di depan Gedung DPR/MPR, sebagai simbol perlawanan terhadap legislatif yang dianggap mengkhianati amanat rakyat. Sementara itu, gelombang massa di Surabaya dan Medan turun ke jalan-jalan utama, menuntut keadilan dan menandakan kegelisahan publik yang tak terbendung. Tak hanya itu, kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Yogyakarta, dan Makassar juga turut berpartisipasi dalam aksi protes, menunjukkan bahwa sentimen ketidakpuasan meluas di seluruh penjuru tanah air.
Para demonstran mempersoalkan suara konstitusional yang dianggap melindungi kepentingan elite politik tertentu, sebuah narasi yang telah lama menghantui perjalanan tanah air tercinta. Di ranah yuridis, pertentangan dengan putusan MK dipandang sebagai ancaman serius terhadap supremasi hukum, di mana prinsip kedaulatan hukum seharusnya menjadi fondasi tak tergoyahkan.
Sebagian pihak mungkin belum sepenuhnya memahami mengapa berbagai lapisan masyarakat memandang keputusan MK sebagai langkah yang kurang tepat. Oleh karena itu, mari kita telisik lebih jauh bagaimana putusan MK ini memengaruhi dinamika sosial politik serta menyulut gelombang ketidakpuasan yang kian mencuat di masyarakat.
Dua isu utama yang menjadi sorotan dalam polemik ini adalah:
1. Ambang batas pencalonan (threshold) kepala daerah.
2. Batas usia minimal pencalonan kepala daerah.
Kedua isu ini tidak hanya memengaruhi arah politik bangsa, tetapi juga berdampak signifikan pada pemilihan Gubernur Jakarta, yang notabene menjadi pusat perhatian nasional. Jakarta sering kali menjadi barometer politik di Indonesia, sehingga apapun yang terjadi di ibu kota, baik dalam proses maupun hasil pemilihan, akan memberi dampak besar.
Sebelum kita membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial, kita perlu terlebih dahulu mengacu pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu:
1. Pasal 40Â mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah, yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau memperoleh 25% dari akumulasi suara sah pada pemilu legislatif terakhir.
