Pembekuan PSSI : Mari Berkaca Pada Kasus Ethiopia dan Brunei Darussalam

Pembekuan PSSI;

Mari Berkaca Pada Kasus Ethiopia dan Brunei Darussalam

Banyak orang yang memandang bahwa langkah Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi apada akhir April lalu sebagai langkah benar.  Pemerintah merasa perlu melakukan langkah itu untuk membawa sepakbola ke arah yang lebih baik.  Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemerintah sama saja dengan menghancurkan banyak komponen di olahraga sepakbola.

Dalam dokumen yang dirilis FIFA akhir Mei lalu dan ditandatangani Sekjen Viva Jerome Valcke , disebutkan keanggotaan Indonesia di badan sepakbola itu dicabut atas hasil rapat Komite Ekskutif di Zurich , Swiss.

Menurut mereka, intervensi yang dilakukan oleh Kemenpora dianggap sebagai pelanggaran atas pasal 13 dan 17 dari Statuta FIFA. Selama masa hukuman, PSSI kehilangan hak keanggotaannya sehingga haknya sebagai anggotanya juga ikut hilang selama sanksi masih berlaku. Timnas Indonesia dan klub-klub dilarang melakukan aktivitas internasional termasuk berpartisipasi di kompetisi FIFA dan AFC.

Bagi negara yang ingin memajukan sepakbolanya dengan baik, sesungguhnya sanksi ini berat. Karena mandeknya kompetisi sama saja dengan mandeknya pembinaan sepakbola di Indonesia. Semakin lama Indonesia menjalankan sanksi, sepakbola Indonesia makin terpuruk.  Karena itu harus segera dicari solusi agar sanksi segera berakhir. 

Mungkin kita bisa tengok negara tetangga kita, Brunei Darussalam. Negara itu pernah menerima sanksi FIFA untuk kurun waktu cukup lama, dua tahun. Penyebabnya karena pemerintah Brunei Darussalam membekukan Federasi Sepakbola Brunei (BAFA) dan menggantinya dengan FADB. Brunei akhirnya harus mendapat sanksi FIFA selama dua tahun.

Selama sanksi itu berlaku sepakbola Brunei dikucilkan oleh sepakbola dunia. Mereka tidak diperkenankan mengikuti kompetisi dunia, tidak diperkenankan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk wasit dan pemain cilik dan beberapa hak lain yang hakekatnya merugikan dunia sepakbola Brunei.

Sanksi serupa juga pernah diterima oleh Ethiopia selama 10 bulan. Penyebab sanksi ini karena pemerintah Ethiopia mendepak Ketua Umum Federasi Sepak Bola Ethiopia (EFF) pada Januari 2008. Pada November 2008, hukuman dicabut FIFA karena Ethiopia menunjuk ketua umum EFF tanpa campur tangan pemerintah.

Begitu juga Nigeria. Negara ini pernah diberi sanksi FIFA selama dua minggu karena melanggar statuta FIFA sebanyak dua kali. Pertama terjadi pada 4 Oktober 2010, Federasi Sepakbola Nigeria (NFF) diberi sansi FIFA karena campur tangan pemerintah. Setelah empat hari, sanksi itu dicabut.  Pada Juli 2014, NFF diberi sanksi karena Pemerintah Nigeria ikut campur ketika menunjuk Ketua Umum NFF. Karena itu NFF diberi sanksi FIFA selama sepuluh hari.

Berkaca dari pengalaman beberapa negara, terlihat bahwa FIFA akan bertindak tegas jika pemerintah  melakukan intervensi kepada organisasi sepakbola setempat. Sanksi itu cenderung merugikan negara penerima sanksi karena itu berarti mandegnya pembinaan sepakbola. Negara Brunei menerima sanksi selama dua tahun dan mengakibatkan mundurnya Brunei dari dunia sepakbola internasional.

FIFA akan memulihkan hak-hak nya jika pemerintah tidak lagi atau berhenti mencampuri federasi sepakbola setempat.

Fenomena ini terjadi juga di Indonesia dengan PSSI. Sanksi FIFA akan dicabut jika pemerintah berhenti mencampuri urusan PSSI. Jika bersikukuh intervensi dengan dalih apapun, akan lebih banyak kerugian yang diderita masyarakat sepakbola Indonesia.

Pilih mana?