Analisis Kasus Hukum Menggunakan Cara Pandang Hukum Positivisme

Argumentasi tentang Mazhab Hukum Positivisme dalam Konteks Hukum di Indonesia

Positivisme hukum memainkan peran penting dalam penerapan hukum di Indonesia, termasuk dalam kasus UU ITE. Pendekatan positivis memberikan kepastian hukum dan legalitas yang jelas, karena menegaskan bahwa hukum yang dibuat oleh otoritas yang sah harus dipatuhi tanpa mempertanyakan moralitasnya. Dalam hal ini, penerapan UU ITE dipandang sah dan berlaku secara legal, meskipun terdapat kritik dari berbagai pihak terkait isinya yang dianggap represif terhadap kebebasan berpendapat.

Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan. Positivisme cenderung mengabaikan keadilan sosial dan moralitas, yang penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam. Kritik terhadap UU ITE, misalnya, mencerminkan ketidakpuasan dari beberapa kelompok yang merasa hukum ini tidak adil dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. Positivisme gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana hukum tersebut memengaruhi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, di mana pluralitas budaya, agama, dan sosial sangat tinggi, hukum seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan validitas formalnya, tetapi juga apakah hukum tersebut mencerminkan keadilan substantif. Positivisme hukum yang kaku mungkin memberikan kepastian, tetapi dalam banyak kasus, ia tidak cukup sensitif terhadap aspek keadilan sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, meskipun positivisme hukum memberikan kerangka yang stabil dan jelas bagi penegakan hukum, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan pandangan yang lebih inklusif terhadap keadilan sosial dan moralitas, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak-hak individu dan kebebasan publik seperti dalam UU ITE.