MALANG - Menjelang Pilkada mendatang partai politik islam tak berkibar seperti dahulu kala. Saat ini masyarakat lebih memberikan perhatiannya pada partai nasionalis. Puncak penurunan partai politik islam mulai dirasa sejak hasil pemilu tahun 2014 lalu. Setelah tahun 1955 dimana partai islam saat itu mampu memperoleh 47% suara, lambat laun dari masa ke masa prosentasinya pun semakin menurun. Maka tak khayal, jika sejak 2 periode terakhir dari pemilu tahun 2009 dengan tahun 2014, partai politik islam tidak pernah memiliki lebih dari 39 kursi di DPR RI. Tentu lah kedudukan tersebut tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan dibanding partai nasionalis lainnya. Porsi tersebut seolah – olah didapat oleh partai islam hanya karena partai islam “masih dianggap ada” namun tentulah hal ini tidak terlalu memberikan pengaruh besar terhadap hak suaranya di DPR apalagi untuk Indonesia.
Namun fenomena ini dibantah oleh JK pada pidatonya saat acara pelantikan Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI), JK membantah penilaian sejumlah pihak yang menyebutkan kecenderungan partai Islam di Indonesia saat ini mengalami penurunan. Diungkapkannya, adanya sejumlah alumni HMI yang kini menjadi pimpinan berbagai partai politik menunjukkan bahwa partai-partai nasionalis itu justru menjadi Islami.
“(Trend) Partai Islam mengecil? Salah! Kalau Golkar Ketuanya saya dan Pak Akbar, apa bedanya dengan PPP. Kalau Demokrat ketuanya Anas, apa bedanya dengan PAN?” jelasnya.
Mengkritisi pernyataan JK tersebut, tentulah keberadaan para tokoh HMI yang notabennya berbasis islam tidak dapat merubah apapun dalam sistem partai nasionalis. Partai nasionalis akan tetap menjadi partai nasional yang berasaskan ideologi dan asas – asas kenegaraan. Hal ini jelas berbeda dengan iklim partai islam yang lebih menjunjung nilai- nilai islam dalam berpolitik. Meskipun banyak tokoh HMI yang menjadi pimpinan hal ini tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan partai islam terbukti dari masa kemasa partai islam mengalami penurunan dalam mendapatkan suara rakyat. Menurut JK, dengan adanya sejumlah partai nasionalis yang di pimpin oleh tokoh islam hal ini menjadikan partai nasionalis menjadi islam. Menangggapi hal tersebut penulis lebih memandang bukan partai nasionalis yang menjadi islam, akan tetapi islamlah yang “tergerus” oleh nilai- nilai nasional.
Hal ini senada disampaikan pula oleh Mahfud MD, dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Menurut Mahfud, misi KAHMI adalah ingin meng-Indonesia-kan Islam, dan sebaliknya bukan meng-Islam-kan Indonesia.
“Meng-Indonesia-kan Islam, yaitu menyesuaikan Islam dengan fakta-fakta karakter aslinya dengan pluralisme Indonesia. Berbeda dengan meng-Islam-kan Indonesia yang memberikan kesan memaksakan Islam untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Mahfud.
Berdasarkan pernyataan tersebut, tersirat adanya tujuan untuk mengfleksibelkan nilai – nilai islam dalam pluralisme Indonesia. Hal ini yang semestinya perlu diperhatikan lebih lanjut. Ketika nilai islam akan dibuat sedemikian fleksibel, hal ini akan menjadi hilangnya karakteristik atau ciri khas partai islam itu sendiri. Jika para petinggi KAHMI menerapkan hal serupa pada partai yang dipimpinnya, hal ini tidak akan sejalan dengan pernyataan JK, alih-alih partai nasionalis menjadi islam, yang ada partai islam semakin terancam eksistensinya karena kehilangan ciri khas yang dimiliki selama ini.
Jika memang partai nasioanalis sama halnya dengan partai islam. Lalu, mengapa JK dan Anas lebih memilih untuk memimpin partai nasionalis ketimbang partai islam, bukankah itu sama saja??
Maka, dalam meningkatkan eksistensi partai islam agar berjaya kembali perlu adanya dukungan yang solid dari para tokoh politik islam. Terlebih para kader cetakan HMI sangatlah banyak dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia namun hal ini tidak sejalan dengan kemajuan partai islam itu sendiri. Tentu hal ini sangat disayangkan karena salah satu penerus partai islam seharusnya dapat berangkat dari organisasi yang berbasis islam itu sendiri.
Langkah Perubahan
