b. Nilai instrumental, yaitu norma sosial dan norma hukum yang terbentuk dari nilai dasar akan diwujudkan dengan peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
c. Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental.
Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka tentunya berarti Pancasila akan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Namun keterbukaannya tidak berarti nilai-nilai yang dikandungnya dapat diubah, melainkan nilai-nilai Pancasila merupakan wawasan yang luas dan lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru.
Secara struktural, Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu dimensi idealitas, normatif dan realitas.
a. Dimensi idealitas, sifat sistematis, rasional, dan menyeluruh terdapat dalam nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.
b. Dimensi normatif, yaitu Pancasila sebagai hukum tertinggi artinya nilai-nilai yang dikandungnya dijalankan dengan lebih operasional oleh lembaga-lembaga kenegaraan.
c. Dimensi realitas, yaitu kehidupan dan perkembangan nyata masyarakat dicerminkan oleh Pancasila.
Sebagai ideologi terbuka, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar tetap menjadi perhatian dalam keterbukaan ideologi Pancasila. Lembaga BP-7 (1993, dalam Ishaq, 2021) menyatakan batasan-batasan tersebut di antaranya adalah:
a. Stabilitas nasional yang dinamis;
b. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme;
c. Mencegah berkembangnya pemahaman Liberal;
