Mohon tunggu...
Selamet
Selamet Mohon Tunggu... Wiraswasta - Indonesia

Manusia yang ingin SELALU menulis segala sesuatu yang BERMANFAAT.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tak Ada Bidang Pendidikan di Susunan Pengurus PDIP yang Diperpanjang hingga 2025?

5 Juli 2024   15:12 Diperbarui: 5 Juli 2024   15:14 133
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam dunia politik Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah lama dikenal sebagai salah satu partai besar yang memiliki pengaruh signifikan. Namun, pada masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025, ada satu hal yang mencolok dari susunan pengurus PDIP, tidak adanya bidang yang khusus mengurusi Pendidikan.

Mengapa ini terjadi? Apa implikasinya bagi pendidikan di Indonesia?

Pengumuman Susunan Pengurus PDIP

Pada Jumat, 5 Juli 2024, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, membacakan susunan pengurus partai yang telah diperpanjang hingga 2025. Pengumuman ini dilakukan dalam acara pembacaan sumpah kader PDIP yang bertempat di Sekolah Partai PDIP di Jakarta. Dalam susunan ini, terdapat beberapa perubahan yang menarik perhatian publik, salah satunya adalah hilangnya bidang Pendidikan yang sebelumnya ada dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Susunan Pengurus PDIP 2019-2024 dan Perpanjangan 2025

Untuk memahami perubahan ini, penting untuk melihat susunan pengurus PDIP pada masa bakti 2019-2024 sebelum perpanjangan:

1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri.
2. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun.
3. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat.
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Wuryanto.
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur Nababan.
6. Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan: Puan Maharani.
7. Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Yasonna Laoly.
8. Ketua Bidang Perekonomian: Said Abdullah.
9. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: I Made Urip
10. Ketua Bidang Kemaritiman: Rokhmin Dahuri.
11. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah.
12. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning.
13. Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial: Nusirwan Sujono.
14. Ketua Bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu.
15. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Tri Rismaharini.
16. Ketua Bidang Koperasi: Mindo Sianipar.
17. Ketua Bid Pariwisata: Sarwo Budi Wiranti Sukamdani.
18. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga.
19. Ketua Bid Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq.
20. Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital: Prananda Prabowo.
21. Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto.
22. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adianto.
23. Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan: Sadarestuwati
24. Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan: Arief Wibowo
25. Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey.
26. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal: Rudiyanto Tjen.
27. Wakil Bendahara Umum Bidang Program: Juliari Peter Batubara.


Daftar pengurus PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025:


Internal
Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yervi Hanteru Sitorus
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H Nababan
Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

Pemerintahan
Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat: Yasonna Laoly
Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy
Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

Kerakyatan
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono
Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P
Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu
Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip
Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga
Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo
Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Esti Wijayanti

Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto
Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo
Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Aryo Adhi Dharmo

Bendahara Umum: Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Kepala Badan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pusat Letjen TNI Purn Ganip Warsito
Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai Andi Widjajanto
Kepala Badan Sejarah Indonesia Bonnie Triyatna
Kepala Badan Saksi Pusat Nasional Hendra Gunawan

Dalam susunan Pengurus PDIP ini, tidak ada bidang yang fokus pada Pendidikan pada susunan yang diperpanjang hingga 2025, posisi ini tidak lagi ada. Mengapa?
 

Alasan Tidak Adanya Bidang Pendidikan

Ada beberapa spekulasi mengenai alasan hilangnya bidang ini dari susunan pengurus PDIP. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang diangkat :

  1. Prioritas yang Berubah. Dengan dinamika politik yang terus berkembang, PDIP mungkin memutuskan untuk mengubah prioritasnya. Fokus partai bisa saja beralih ke isu-isu lain yang dianggap lebih mendesak, seperti ekonomi dan keamanan.

  2. Penggabungan Fungsi. Ada kemungkinan fungsi bidang Pendidikan digabungkan dengan bidang lain untuk efisiensi. Misalnya, bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mungkin kini juga menangani isu-isu pendidikan dan kebudayaan.

  3. Kebutuhan Reorganisasi. Reorganisasi partai sering dilakukan untuk menyegarkan struktur dan strategi. Hilangnya bidang Pendidikan dan Kebudayaan bisa menjadi bagian dari upaya ini, dengan harapan bisa menciptakan struktur yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan saat ini.

Hilangnya bidang yang fokus pada Pendidikan dalam susunan pengurus PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 merupakan perubahan yang signifikan dan menimbulkan berbagai pertanyaan serta spekulasi. Meskipun demikian, PDIP bisa saja tetap menegaskan komitmennya terhadap pendidikan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Dengan pemantauan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, kita bisa berharap bahwa pendidikan tetap mendapatkan perhatian yang layak, bahkan dalam struktur pengurus partai yang baru. Perubahan ini bisa jadi merupakan langkah strategis menuju struktur yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan zaman, asalkan dilakukan dengan perhatian yang tepat terhadap sektor-sektor yang krusial bagi masa depan bangsa. Atau bisa jadi ada revisi?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun