Selama proses investigasi, DKPP mengumpulkan berbagai bukti dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Bukti-bukti yang dikumpulkan termasuk dokumen resmi, rekaman percakapan, dan kesaksian dari pihak-pihak terkait. DKPP memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses ini sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.
Setelah melalui serangkaian sidang dan pertimbangan mendalam, DKPP akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya istilahnya cukup mulai naik ini Ketua KPU Dipecat.Â
Keputusan ini diambil berdasarkan temuan bahwa Hasyim telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu yang tidak dapat ditoleransi.Â
Pemberhentian ini menjadi salah satu keputusan penting dalam sejarah DKPP, menandai komitmen mereka terhadap integritas pemilu di Indonesia.
Implikasi Pemberhentian
Pemberhentian Hasyim Asy'ari tentu saja membawa dampak signifikan pada KPU. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan pemilu, KPU harus mempertahankan kepercayaan publik.Â
Keputusan ini memaksa KPU untuk segera melakukan penyesuaian dan memastikan bahwa operasional mereka tetap berjalan lancar meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.Â
Menyikapi pemberhentian tersebut, Hasyim mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena sudah dibebastugaskan meski KPU sendiri akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Publik dan media memberikan perhatian besar terhadap kasus ini. Banyak pihak yang mendukung keputusan DKPP, melihatnya sebagai langkah penting dalam menjaga integritas pemilu. Namun, ada juga yang mempertanyakan timing dan motivasi di balik pengaduan CAT. Diskusi dan debat mengenai hal ini menghiasi berbagai platform media, dari televisi hingga media sosial.
Pemberhentian Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, membuka lembaran baru dalam sejarah pemilu di Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan pejabat tinggi sekalipun. Integritas dan transparansi dalam proses pemilu harus selalu dijaga untuk memastikan demokrasi yang sehat.
