Omnibus Law menjadi perbincangan beberapa waktu belakangan ini. Namun tahukah apa itu Omnibus Law?
Memahami Omnibus Law
Sebenarnya Omnibus Law ini sudah pernah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikannya sebagai Presiden untuk kedua kalinya, yakni tahun 2019. Momen pidato pelantikan digunakan beliau dengan sebaik-baiknya untuk menjelaskan program ke depan yang akan dijalankan beliau dalam menahkodai perahu Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depannya.
Bila merujuk pidato pada sat pelantikan tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan akan memotong beragam regulasi dan birokrasi yang ada dengan lebih simpel dan sederhana. Pun demikian dengan jajaran birokrasi di pemerintahan akan dibuat lebih ramping dibandingkan sebelumnya.
Omnibus Law menjadi hal menarik dalam penyampaian tersebut. Meski masih semacam gagasan dan rencana ke depan. Sebagian masyarakat sudah mulai membicarakannya. Pun demikin dengan beragam stasiun televise bahkan mungkin radio yang menjadikan hal ini sebagai topic hangat untuk didiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pakar. Tentunya yang pro, kontra dan keterangan ahli.
Menilik dari penjelasannya, Omnibus law adalah regulasi atau Undang-Undang (UU) yang mencakup berbagai isu atau topik. Secara harfiah, definisi omnibus law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa latin, omnis yang berarti untuk semua. Namun, bila ditilik lebih dalam Omnibus law ini hakikatnya lebih banyak kaitannya dengan bidang ekonomi.
Melihat Cakupan Omnibus law ini adalah UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus. Meninjau Tujuan pembuatan omnibus law pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan perizinan dan regulasi berbagai bidang. Disamping itu juga untuk menarik investasi sehingga menghidupkan perekonomian nasional. Pencapaian Indonesia Maju, tentunya ingin segera dicapai.
Presiden Jokowi yang mengomandoi Pemerintahannya telah mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari Omnibus Law. Penerapan Omnibus Law diharapkan dapat memangkas birokrasi sehingga segala pengurusan administrasi, perizinan dan sebagainya lebih mudah dan cepat. Berbagai perundang-undangan yang sebelumnya tumpang tindih hendak dipangkas, dirubah, dan bila perlu dibuat norma baru melalui satu UU sekaligus yang dipopulerkan dengan nama Omnibus Law. Jadi, secara singkatnya ini untuk menyimpelkan berokrasi atau perundang-undangan yang ada.
Sisi Positifnya
Omnibus Law menjadikan hal yang ramai diperbincangan hingga kini. Ada yang pro dan tentunya ada yang kontra. Layaknya sebuah undang-undang lainnya bisa jadi tak menyenangkan banyak orang. Namun, kita perlu lihat sisi positifnya disamping sisi lain yang perlu juga menjadi pertimbangan.
Sisi Positif yang bisa dilihat dari omnibus Law adalah Sistem pengupahan bisa saja berganti dengan sistem jam kerja. Nah, ini bisa menjadi fair atau baik bagi mereka yang bekerja berdasarkan jam kerja, bukan per harian. Kinerja tentunya akan meningkat.
Coba kita tengok, jika sama digaji per jam tentunya persaingan dalam dunia kerja antar pekerja akan semakin giat. Tiap jam begitu berharga baginya untuk bekerja dan membuat hal yang bermanfaat bagi perusahaan.
Di sisi perusahaan, hal ini tentunya menjadi fair pula. Karena dengan jam kerja, setiap perusahaan harus membayar sesuai dengan jam kerja setiap pekerjanya. Sama-sama baiknya jika ditilik dari sisi ini. Tentunya sisi lain perlu dihargai sebagai sebuah sikap atau pendapat.
Hal lain yang menjadi sisi positif adalah izin usaha yang lebih cepat. Indonesia dikenal dengan populasinya yang besar. Dari populasi tersebut, jumlah pengusaha masih dirasa kurang. Tentunya dengan izin usaha yang dipercepat akan mempermudah pula banyak orang membangun usaha.
Jika banyak usaha tentunya membutuhkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Serapan tenaga kerja ini akan lebih cepat jika izinnya pula dipermudah dan dipercepat. Sisi inilah yang bisa dibilang adalah sisi positif Omnibus Law yang bisa dirasakan. Adakah pendapat lain?
