Indonesia akhirnya terpilih masuk dalam lingkaran Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Di Bulan Ramadan ini, tepatnya 9 Juni 2018. Indonesia mendapat lebih dari 2/3 anggota Majelis Umum PBB, untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.Â
Perjuangan diplomat Indonesia di PBB akhirnya membuahkan hasil. Lantas apa manfaat yang didapatkan dari terpilihnya Indonesia jadi Anggota Dewan Keamanan PBB? berikut ulasan yang bisa menggambarkannya.
Indonesia wakil Asia-Pasifik
Indonesia mendapatkan 144 suara anggota Majelis Umum PBB. Voting suara diikuti oleh 190 negara dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB. Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk menggantikan Kazakhtan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Lobi-lobi tingkat tinggi tentu dilancarkan diplomat Indonesia di PBB. Pun jua menteri luar negeri Retno Marsudi yang mendekati menteri luar negeri dari Negara lainnya. Jelang beberapa hari pemungutan suara pun beliau masih mencoba bertemu hampir seluruh menteri luar negeri lain.
Dengan terpilihnya Indonesia, maka wakil Asia-Pasifik akan diisi Indonesia mulai 1 Januari 2019. Mengutip dari website PBB, setidaknya ada 5 anggota baru di Dewan Keamanan PBB. Yakni Jerman, Indonesia, Afrika Selatan, Republik Dominika dan Belgia.Â
Mereka akan mengisi kursi yang dikosongkan oleh Bolivia, Ethiopia, Kazakhstan, Belanda, dan Swedia pada akhir tahun ini, setelah masing-masing menjabat masa jabatan dua tahun di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara.
Dewan Keamanan atau DK PBB memiliki wewenang menjadi pemimpin dalam menentukan hal apa saja yang menjadi ancaman bagi perdamaian atau tindakan agresi di dunia. Dewan Keamanan PBB juga menjadi penyeru kepada pihak yang berselisih untuk berdamai.
Indonesia juga turut memiliki tanggung jawab utama dalam Dewan Keamanan PBB untuk masalah perdamaian dan keamanan internasional. Semua negara anggota PBB wajib mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB. Kewenangan khusus ini tak setiap anggota PBB miliki.
Dewan Keamanan PBB juga memiliki wewenang khusus untuk merekomendasikan penunjukan Sekjen PBB dan penerimaan anggota baru PBB kepada Majelis Umum terkait. Dewan Keamanan PBB juga bisa memilih hakim-hakim di Mahkamah Internasional bersama-sama Majelis Umum PBB.
