Mohon tunggu...
Politik Pilihan

Jalan Lain untuk Rembang

6 Februari 2017   16:00 Diperbarui: 6 Februari 2017   16:08 205
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dinamika perihal pro dan kontra pembangunan Pabrik Semen Rembang sampai saat ini masih terjadi. Terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan dari PT. Semen Indonesia di Rembang.

Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh pihak penggugat atas nama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng( JMPPK).

Hal tersebut kemudian membuat semua aktifitas di Pabrik Semen Rembang dihentikan. Juga mengakibatkan ribuan warga Rembang yang bekerja di Pabrik Semen Rembang dirumahkan sampai waktu yang belum ditentukan. Warga yang mendukung pembangunan pabrik sangat kecewa dengan putusan MA. Pasalnya, mereka berharap lebih perihal kesejahteraan apabila pabrik semen berdiri dan beroperasi. Hasilnya, mereka yang mendukung terus menyuarakan dukungan dengan melakukan aksi-aksi dan mendesak pihak kontra Semen Rembang untuk menghentikan aktivitas penolakannya. Hal ini dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Rembang.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah kali ini sudah melakukan hal tepat. Bagaimanapun, supremasi hukum harus tetap dipatuhi. Sesuatu yang perlu diapresiasi, mengingat keputusan tersebut bersifat mengikat dan terbukti efektif untuk meredam konflik yang cukup panjang dan menyita energi ekstra dari aparat setempat.

Posisi pemerintah provinsi saat ini, haruslah berada berada pada suatu titik yang mengakhiri konflik, dengan menimbang sejauh mana dampak positif bagi masyarakat Rembang, jika Semen Rembang tetap beroperasi atau Semen Rembang dihentikan.

Jalan tengah tersebut haruslah mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi, agar situasi tidak semakin kompleks dan kontraproduktif pada pembangunan kesejahteraan di Jawa Tengah. Terlebih, konflik yang sudah terjadi demikian lama, dikhawatirkan akan memunculkan gap sosial yang mendalam terhadap sejarah masyarakat Rembang ke depan.

Di sisi lain, himbauan agar kedua belah pihak mengesampingkan ego masing-masing harus terus didengungkan. Mengingat Rembang memiliki budaya kerukunan antar masyarakat yang sangat kuat, jangan sampai kemudian hilang atas ego pihak tertentu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun