Disclaimer: Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak dimaksudkan sebagai acuan atau alat untuk menyerang penulis. Selain itu, penulis tidak bertanggung jawab atas interpretasi atau penggunaan informasi dalam artikel ini. Pembaca diingatkan bahwa opini dalam artikel ini bersifat subjektif dan penulis bebas dari tuntutan hukum atau semacamnya.
Tagar #TolakBlokirX Sedang Trending
Belakangan ini, tagar #TolakBlokirX menjadi trending di media sosial sebagai bentuk protes masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk memblokir X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Kampanye ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan akses informasi. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah tagar ini benar-benar bisa mengubah keputusan pemerintah?
Emang Tagar #TolakBlokirX Bisa Ngerubah Keputusan Pemerintah?
Banyak masyarakat yang optimis bahwa kampanye tagar seperti #TolakBlokirX dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tidak selalu merespons tekanan dari rakyat. Harapan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan aspirasi rakyat sering kali hanya menjadi angan-angan. Pemerintah memiliki hak prerogatif untuk membuat aturan tanpa harus selalu mengikuti keinginan masyarakat.
Pemerintah dan Rakyat: Siapa yang Mengatur dan Diatur?
Perlu diingat, pemerintah adalah entitas yang memerintah, sedangkan rakyat adalah yang diperintah. Keputusan besar sering kali dibuat tanpa adanya konsultasi langsung dengan rakyat. Misalnya, bisa saja malam ini pemerintah memutuskan untuk memblokir X, dan keesokan harinya keputusan tersebut langsung efektif. Demonstrasi rakyat mungkin akan terjadi, namun efeknya sering kali nihil. Kasus pemilu kemarin adalah contoh nyata di mana meskipun para akademisi dan pakar telah memberikan pandangannya, keputusan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan sesuai rencana.
Masih Percaya Mereka Dengar Pendapat Rakyat?
Banyak contoh yang menunjukkan bahwa pendapat rakyat sering kali tidak dihiraukan. Salah satu contohnya adalah RUU Perampasan Aset yang konon adalah pesanan rakyat. Apakah disahkan? Tidak. Namun, ancaman pemblokiran X justru sangat mungkin dilakukan. Hal ini karena kebebasan berpendapat di media sosial seperti X dianggap mengganggu kestabilan kontrol pemerintah atas informasi.
X di Bawah Elon Musk: Transparansi yang Membuat Pemerintah Ketar-Ketir
Sejak diambil alih oleh Elon Musk, X menjadi platform yang lebih baik, terbuka, dan transparan. Pemerintah mungkin merasa khawatir karena platform ini tak lagi bisa dikontrol dengan mudah, memungkinkan warga untuk mengungkap keburukan yang mungkin terjadi di kalangan pejabat. Dengan transparansi yang lebih besar, kontrol pemerintah atas informasi menjadi lebih lemah, sehingga langkah memblokir X dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini.
Alasan di Balik Pemblokiran: Mengaburkan Fakta
Jika pemerintah mengklaim bahwa pemblokiran ini dilakukan karena X melegalkan konten eksplisit, banyak yang skeptis dan menganggap ini hanyalah alasan semata. Di balik alasan tersebut, terdapat kekhawatiran yang lebih besar terkait kontrol informasi dan kebebasan berpendapat. Pemblokiran ini mungkin lebih berhubungan dengan keinginan untuk mencegah warga menyebarkan informasi yang dapat merugikan pemerintah.
Kesimpulan
Rencana pemblokiran X oleh pemerintah Indonesia mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi rakyat. Tagar dan demonstrasi sebagai bentuk protes sering kali tidak cukup untuk merubah keputusan yang sudah dibuat. Pemerintah memiliki agenda sendiri yang tidak selalu transparan, dan keputusan seperti pemblokiran media sosial mungkin lebih didorong oleh keinginan untuk mempertahankan kontrol atas informasi. Kebebasan berpendapat menjadi taruhannya, dan masyarakat perlu terus waspada serta mencari cara lain untuk mengekspresikan pandangan mereka di tengah keterbatasan yang ada.
