Mohon tunggu...
Sekar Ayu Advianty
Sekar Ayu Advianty Mohon Tunggu... -

sedang kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.. di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. :)

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Bring The Cities to The People, Don't Bring People to The Cities

10 Januari 2012   10:35 Diperbarui: 25 Juni 2015   21:05 283
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Manajemen infrastruktur daerah tertinggal berbasis Pengembangan Masyarakat

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Peranan infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, dan dalam tingkat mikro, adanya ketersediaan infrastruktur akan membantu pengurangan biaya produksi. Peranannya dalam meningkatkan kualitas hidup yaitu kaitan keberadaannya dengan peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses terhadap lapangan kerja dan terwujudnya kemakmuran nyata di kalangan masyarakat. Hal itu tentu merupakan sumbangan besar terhadap ekonomi makro Indonesia bila dapat diwujudkan meski hanya parsial namun terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Faktanya masih banyak ketimpangan yang terjadi di pusat kota dan daerah sekitarnya. Ketika penduduk yang berada di pusat kota dapat mengakses semua kebutuhannya, sedangkan daerah perbatasan hanya untuk mendapat air bersih saja susah, apalagi mengharapkan jalan yang mulus. Sampai detik ini masih banyak saudara kita yang mengalami hal itu. Kota-kota besar dipenuhi gemerlap lampu-lampu penerangan, taman kota yang indah sepaket dengan fasilitasnya (permainan anak, mobil pintar, bahkan jasa Pembuatan atau perpanjangan SIM) yang begitu mudah diakses oleh seseorang yang hidup di kota besar, tak seperti mereka yang hidup di daerah tertinggal yang mungkin listrik pun harus menumpang tetangga. Kecenderungan ini mengakibatkan seseorang lebih memilih meninggalkan desa dan pergi ke kota.

[caption id="attachment_162820" align="alignnone" width="300" caption="perbedaan yang mencolok antara desa dan kota"][/caption]

Strategi yang diperlukan saat ini adalah urbanisasi yang terkendali (managed urbanization), yaitu menghindari penumpukan konsentrasi penduduk hanya di beberapa kota metropolitan dan kota besar saja. Ketersediaan infrastruktur yang semakin lengkap di kota besar akan memancing hadirnya “pendatang-pendatang baru” ke kota. Timbullah hasrat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan perkotaan yang baru, sehingga memacu penumpuknya infrastruktur di kota besar, dan mirisnya hal tersebut juga menyebabkan semakin terpencilnya daerah-daerah tertinggal. Sudah selayaknya kota sedang dan kecil diberdayakan, bahkan perlu adanya pertumbuhan pusat-pusat desa. Pendekatan yang harus digunakan adalah “bring the cities to the peoplebukanbring the people to the cities”. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan kemajauan antara perkotaan dan daerah tertinggal (pedesaan).

Untuk merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana dibutuhkan banyak pertimbangan dan cara. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui perencanaan rehabilitasi, pemeliharaan dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan efektivitas biaya dan kendala waktu serta faktor lainnya seperti modal, teknologi dan konsumen yang dilayani. Di samping itu, harus dipertimbangkan kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Pembangunan tersebut dapat segera tercapai bila ada pengembangan hubungan kerja antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Bila pembangunan hanya dikerjakan oleh pemerintah yang notabene memiliki beragam tugas baik memenuhi kebutuhan masyarakatnya maupun menghadapi persaingan global, pembangunan dan kesejahteraan seluruh daerah di Indonesia tidak akan tercapai.

Salahsatu manajemen infrastruktur daerah tertinggal yang telah berhasil adalah melalui Progran PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Provinsi DKI Jakarta. Program ini merupakan salahsatu perpanjangan tangan dari pemerintah DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tidak terkecuali kebutuhan akan sarana dan prasarana. Langkah ini tergolong tepat sasaran karena sistemnya yang bottom-up, namun tetap pada tatarannya dan masih dalam kontrol pemerintah pusat.

Dalam salahsatu programnya yaitu Bina Fisik Lingkungan, pemerintah mendorong perbaikan infrastruktur berskala mikro di lingkungan RW yang tidak terlayani karena skalanya kecil. Dengan program ini, warga RW yang membutuhkan perbaikan sarana atau pembuatan infrastruktur kecil akan bertemu dan mendiskusikan kebutuhan bersama seperti, penyediaan utilitas,fasilitas kesehatan, pendidikan, kebersihan, olahraga dan lain-lain.

1326190763567951977
1326190763567951977

Dalam diskusi warga akan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan berada di tangan warga, bukan Dewan Kelurahan. Dengan program Bina Fisik Lingkungan perbaikan skala kecil langsung tertangani melalui pengajuan proposal dan anggarannya. Hal ini sebagai proses demokratisasi yang tidak saja transparan, namun juga adil dan partisipatif bergilir. Suatu jejaring sosial di tingkat RW mulai terbentuk dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk lebih memberdayakan warga RW. Pemerataan kesejahteraan pun dapat perlahan-lahan terwujud.

[caption id="attachment_162823" align="alignnone" width="300" caption="kota sudah menyentuh mereka.. senangnya :)"]

13261908671233766254
13261908671233766254
[/caption]

Adanya manajemen infrastruktur yang berbasis masyarakat seperti diatas dapat membantu memecahkan masalah kesenjangan yang terjadi antara pusat kota dan daerah tertinggal. Kesejahteraan dapat mulai dibangun meski hanya secara parsial. Namun bila perbaikan dan pengembangan infrastruktur secara parsial tersebut dapat dilaksanakan dengan pola manajemen yang baik dan dilaksanakan menyeluruh di Indonesia, maka tidak mustahil kesejahteraan dapat diwujudkan. Semoga dana yang memang untuk memajukan kesejahteraan Indonesia lewat rakyat “kecil” tidak dikorupsi oleh tikus-ytikus berdasi lagi. Perbaikan memang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat kawan, kalau bukan kita yang mengusahakannya.. siapa lagi?

[caption id="attachment_162826" align="aligncenter" width="575" caption="ayo..siapa lagi yang peduli dengan bangsaku ini..mari kita berusaha bersama-sama. ."]

13261913501332819911
13261913501332819911
[/caption] kritik dan saran anda untuk kemajuan kita bersama :)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun