Politik Luar Negeri Era Soeharto

Presiden yang mempunyai nama Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto ini merupakan presiden ke 2 Indonesia. masa pemerintahannya ini disebut dengan orde baru. Orde Baru ini sendiri lahir pada tahun 1966 menggantikan orde lama yang terkait dengan era pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru sendiri juga dapat diartikan sebagai penataan kembali kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan negara Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dilakukan karena ada ancaman terhadap Pancasila yaitu pemberontakan G30SPKI. Pergantian kepemimpinan dari Soekarno menjadi Soeharto memberikan dorongan tersendiri bagi sistem politik dan proses pengambilan keputusan, karena perbedaan keyakinan, tafsir dan gaya kepemimpinan berdampak besar terhadap arah dan tujuan politik luar negeri suatu negara itu sendiri.

Pada masa Soeharto kebijakan luar negeri Indonesia lebih low profile dan lebih kooperatif dengan negara-negara barat, terlihat dimana sangat berbeda dengan Soekarno yang anti barat, pada masa Soeharto justru Indonesia lebih condong ke barat. Kebijakan luar negeri Indonesia mendukung agar investasi-investasi dan pinjaman asing dapat masuk ke Indonesia. Hal ini karena tujuan utama politik luar negeri Soeharto adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan melakukan pembangunan. Kebijakan luar negeri Soeharto yang low profile tidak membuat peran Indonesia memudar, justru Soeharto lebih memusatkan perhatiannya dalam skala regional sehingga Indonesia menjadi negara yang berpengaruh dalam kawasan Asia Tenggara. Selain itu kebijakan politik luar negeri Soeharto juga membawa Indonesia kembali ke PBB, dimana sebelumnya pada masa Soekarno Indonesia keluar dari PBB karena masalah Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dimana Soekarno melihat bahwa Malaysia merupakan hasil kolonialisme barat yang dapat mengancam Indonesia. Namun pada masa Soeharto juga, Indonesia memberhentikan Konfrontasi dengan Malaysia serta menjalin hubungan baik dengan negara lain terutama negara barat.

Pada awal situasi politik orde baru, dilakukan upaya normalisasi hubungan dengan Malaysia, bergabung kembali dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghentikan hubungan diplomatik dengan negara komunis, merumuskan kebijakan penanaman modal asing melalui UU Penanaman Modal Asing, dan berpartisipasi dalam pembentukan kerjasama regional. Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia lebih banyak menyasar negara-negara Barat seperti Amerika Serikat Keberadaan IGGI membuktikan hal tersebut, IGGI menjadi donor bantuan luar negeri untuk Indonesia. Kemudian selanjutnya menjalin hubungan bertetangga baik dengan Thailand, Filipina, Singapura dan Malaysia di Asia Tenggara, dan menjalin kerjasama regional atas nama ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian pada era orde baru, militer memainkan peran penting. Berperan aktif dalam politik luar negeri Indonesia, karena ABRI memiliki fungsi ganda, sehingga militer dapat ikut serta dalam perumusan dan perumusan agenda politik luar negeri.

Perbedaan Politik Luar Negeri Soekarno dan Soeharto 

Sebelum adanya orde baru ada yang namanya orde lama. Yang dimana pada masa itu merupakan masa pemerintahan Presiden Soekarno. Berbeda dengan Soeharto, pada masa kepemimpinan Soekarno kebijakan poitik luar negeri Soekarno terkenal dengan politik luar negari bebas-aktif yang high profile. Dimana dengan menggunakan politik  luar negeri yang high profile Soekarno berusaha untuk memperoleh pengakuan dunia bahwa Indonesia merupaka sebuah negara yang merdeka dengan diwarnai dengan sikap anti-imprealisme dan kolonialisme seperti penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dan konfrontasi. Soekarno juga berusaha untuk menunjukan Indonesia sebagai negara yang besar, dengan membangun proyek-proyek mercusuar. Indonesia pada masa Soekarno juga memiliki hubungan yang dekat dengan negara-negara besar khusus nya negara-negara di timur seperti Uni Soviet dan Cina, karena kebijakan politik luar negeri Soekarno yang anti-barat, terlihat dimana Seokarno sangat menolak bantuan-bantuan yang berikan oleh barat. Sehingga pada masa Soeharto kebijakan-kebijakan dan Konferensi yang lakukan merupaka wujud usaha untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan penolakan terhadap imprealisme dan kolonialisme demi menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Pada akhir orde lama, politik luar negeri Indonesia mengalami beberapa kendala, hal ini dikarenakan unsur anti imperialis pada pemerintahan orde lama menentang penindasan negara terhadap negara lain, sehingga pemerintahan orde lama menghadapi dan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut membuat Indonesia semakin dijauhi oleh dunia internasional pada masa pemerintahan orde lama.