Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat berakhir sudah. Jhony Allen Marbun, menamakan diri hasil rakornas itu, dengan tajuk 'Komitmen Sentul untuk kemajuan Partai Demokrat.’
Namun, penulis melihat komitmen itu tumpul, bias, tidak memiliki energi dan normatif saja. Setidaknya, bentuk eksekusi Partai Demokrat atas kasus yang selama ini menjerat, lagi-lagi tidak tegas. Kesepuluh Komitmen Sentul tersebut antara lain:
1.Partai Demokrat harus meneguhkan jati diri sebagai partai tengah, nasionalis, religius, reformis dan pegang teguh etika politik Bersih, Cerdas, dan Santun.
2.Partai Demokrat harus terus konsen untuk melanjutkan konsolidasi internal secara paripurna, perkuat solidaritas batin, perkuat kelembagaan dan perjuangan partai.
3.Partai Demokrat harus terus melakukan koreksi, perbaikan dan penyempurnaan kekurangan yang ada, serta terus kerja keras membangun Partai Demokrat sebagai partai modern kuat dan dicintai rakyat.
4.Partai Demokrat harus memperkuat kaderisasi sebagai mata air Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bisa pergerak kemajuan partai.
5.Partai Demokrat harus terus tingkatkan keberhasilan dalam pemilukada demi pengabdian yang lebih nyata untuk meningkatkan kesejahteran rakyat di daerah.
6.Partai Demokrat harus terus tingkat pengelolaan partai, sesuai prinsip pengelolaan partai modern berdasarkan hasil Kongres II di Bandung.
7.Partai Demokrat harus makin mampu menjalankan komunikasi yang cerdas dan menyerap aspirasi.
8.Partai Demokrat harus tegakkan disiplin kader, mekanisme internal.
9.Para kader Partai Demokrat yang tugas di DPR, DPRD dan DPRD kabupaten mampu menjalankan tugasnya, terus bekerja keras mengurus konstituen.
10.Partai Demokrat harus konsisten dan disiplin jalankan fungsi dan peran sebagai partai pendukung pemerintah baik di pusat dan daerah.
Kata-kata HARUS itu, normatif. Objeknya atas kasus yang menimpa Demokrat subjektif. Pengumuman bahasa rekomendasi, sebagai bagian dari pewayangan Demokrat yang selalu tak habis akal untuk mencari pencitraan.
Sanksinya pun terkesan sumir. Atau jangan-jangan kesepuluh komitmen tersebut hanya sebagai iming-iming politik untuk menenangkan masyarakat—yang mengutip kata Pak SBY—tengah menanggung rasa malu. Lagi pula, kalau rekomendasi rakornas hanya seperti itu, sebenarnya kesepuluh persoalan itu sudah terintegrasi dengan visi dan misi, serta AD/ART Partai Demokrat. Hanya saja, implementasi dilapangan yang tidak ada.
