Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan beragam  termasuk dalam menghadapi serta melawan kekuasaan politik dan sosial dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Peran ini dapat kita lihat dari berbagai perspektif, seperti memperkuat demokrasi dan kohesi sosial, mendorong gerakan sosial dan aktivisme, serta mendorong perubahan sosial dan pembangunan.
Memperkuat Demokrasi dan Kohesi Sosial
Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang esensial untuk memperkuat demokrasi dan menjaga kohesi sosial. Maksudnya adalah bahwa pendidikan politik menjadi semakin penting, terutama ketika situasi politik  terpolarisasi dan tantangan terhadap demokrasi yang dihadapi. Hal ini seperti yang diungkapkan  oleh Sandahl & Bjrklund (2023), yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Pendidikan politik berperan dalam membentuk budaya kewarganegaraan yang aktif. Dalam lingkungan yang semakin kompleks, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara sangatlah penting. Misalnya, dalam kurikulum pendidikan di beberapa negara, terdapat modul yang mengajarkan tentang proses pemilihan umum, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk memahami teori-teori politik, tetapi juga dilatih untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan individu yang tidak hanya paham teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan kewarganegaraan  yang diajarkan sejak usia dini, di mana siswa diajak untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial dan politik yang relevan seiring dengan perkembangan usia. Hal ini menciptakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan sikap kritis dan analitis terhadap informasi yang mereka terima. Dengan cara ini, siswa diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk mempertanyakan dan menganalisis berbagai perspektif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan sosiolog politik seperti Max Weber dan Hannah Arendt, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik untuk memperkuat demokrasi (De Barros, 2016). Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks masyarakat yang terpolarisasi, pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan menjadi sangat penting. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum dapat membantu menciptakan generasi yang lebih memahami pentingnya hidup dalam masyarakat yang beragam. Misalnya, melalui proyek-proyek kolaboratif yang melibatkan siswa dari latar belakang yang berbeda, mereka dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun solidaritas. Proyek-proyek tersebut tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.
Dalam era informasi yang serba cepat, siswa sering kali terpapar pada berita dan informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, pendidikan harus mencakup pengajaran tentang literasi media, sehingga siswa dapat membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak. Ini menjadi penting agar mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan politik yang komprehensif harus mencakup aspek ini untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi dunia informasi yang kompleks saat ini.
Gerakan Sosial dan Aktivisme
Pendidikan secara historis telah menjadi pilar penting dalam mendukung gerakan sosial dan upaya untuk menghapus ketidakadilan. Kita dapat melihat bagaimana berbagai institusi pendidikan telah berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Selain itu, kelompok-kelompok peningkatan kesadaran feminis juga telah memanfaatkan pendidikan sebagai sarana untuk melawan ketidakadilan gender. Melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender, perempuan didorong untuk memahami posisi mereka dalam masyarakat dan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.Â
Dalam konteks pendidikan kontemporer, aktivisme pendidikan saat ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan dalam sistem pendidikan. Melalui platform media sosial, para aktivis dapat menggalang dukungan untuk menuntut pertanggungjawaban dari entitas besar yang terlibat dalam industri pendidikan. Masyarakat dapat menyoroti bagaimana komersialisasi dapat mengorbankan kualitas pendidikan dan mengabaikan kebutuhan siswa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berada dalam ruang kelas, tetapi juga dapat diperjuangkan melalui dialog publik dan mobilisasi masyarakat.
Perubahan Sosial dan Pembangunan
Pendidikan adalah media yang ampuh untuk perubahan sosial, yang memengaruhi norma dan nilai-nilai masyarakat. Pendidikan dapat memulai dan menyalurkan perubahan sosial dengan mengubah pandangan dan pola pikir individu . Pendidikan tidak hanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pengetahuan dan teknologi, tetapi juga secara tidak langsung dengan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan mengurangi kekerasan. Â Kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh aktor politik dan dapat mencerminkan lanskap sosial-politik suatu negara. Peran negara dalam pendidikan sangat penting untuk mengatasi ketimpangan sosial dan regional .Interaksi antara pemerintah nasional dan organisasi transnasional dalam kebijakan pendidikan menyoroti dinamika kompleks kekuasaan politik dan tata kelola negara.
Pendidikan adalah media yang ampuh untuk perubahan sosial, yang memengaruhi norma dan nilai-nilai masyarakat. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dibekali dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis. Â Pendidikan membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia, yang pada gilirannya dapat memicu perubahan dalam masyarakat. Sebagai contoh, pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keragaman dapat mengurangi stigma terhadap kelompok minoritas, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir individu dan, secara kolektif, memengaruhi dinamika sosial.